Hakim MK Tanya Airlangga dan Sri Mulyani tentang Pergantian Budi Waseso dari Kepala Bulog

Jakarta – Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menanyakan tentang pergantian Kepala Bulog Budi Waseso. Hal tersebut ditanyakan hakim konstitusi sebab dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 kerap menggaungkan soal penyaluran bantuan sosial (bansos).

Arief mencecar soal pergantian Budi Waseso kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

“Kita dalam berhukum tidak hanya rule of law tapi rule of ethic, dalam kesempatan ini ada maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya tanyakan kepada bapak Menko dan ibu Menteri Keuangan,” ujar Arief di ruang sidang, Jumat 5 April 2024.

“Kita mengenal lembaga, ada menteri sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional, kemudian ada kepala Bulog, pada saat-saat kritis, saya baca di media, kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya,” lanjutnya.

Pertanyaan tersebut dilayangkan lantaran untuk mengetahui keterangan secara utuh guna tidak ada kekeliruan saat hakim mengambil sebuah kesimpulan. Bahkan, hakim juga ingin tahu soal cawe-cawe dalam hal itu guna ambil kesimpulan.

“Jadi di situ, kepala badan pangan nasional pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada kepala Bulog dan kaitannya dengan kementerian sosial, itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk dalam juga masalah yang tadi cawe-cawe,” ucap Arief.

Diketahui, Budi Waseso atau akrab disapa Buwas digeser dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). 

Muncul isu Buwas digeser dari Bulog ke PT Semen Indonesia karena dekat dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Buwas salah satu tokoh yang cukup dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024. Hakim MK, Arief Hidayat mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini penuh hiruk pikuk. 

Hal itu disampaikan Arief di depan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Empat menteri itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk, Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019," kata Hakim Arief di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

Menurut Arief, adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu penyebab timbulnya hiruk pikuk Pilpres 2024. 

Terkait pelanggaran etik ini, Hakim MK Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu," tuturnya. 

Selain itu, Arief juga menyoroti dalil pemohon yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar-Mahfud terkait adanya cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara," ujar Arief.