Jokowi Ogah Tanggapi Guru Besar IPB soal Politisasi Bansos di Sidang MK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau menanggapi soal bantuan sosial (bansos) dipolitisasi dalam keterangan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya enggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma pada Rabu, 3 April 2024.

Namun, Jokowi memastikan pembantunya empat orang Menteri Kabinet Indonesia Maju akan memenuhi panggilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Adapun, empat menteri yang dipanggil diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma).

“Ya semua akan hadir, karena diundang oleh MK semua akan hadir hari Jumat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Guru Besar IPB, Didin Damhuri menilai bahwa harga beras yang naik di Indonesia dipengaruhi oleh pemberian bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkap Didin saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 sebagai saksi ahli dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Perkembangan harga besar pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024 harga beras premium naik terus hingga rata-rata mencapai Rp 15.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga Rp 20.000. Hingga sekarang harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran," kata Didin dalam persidangan di MK pada Selasa, 2 April 2024.

Didin pun menilai bansos tak disalurkan menjelang Pemilu 2024. Ia menyebut penyaluran bansos ada kaitannya dengan naiknya harga beras hingga saat ini.

"Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Didin juga menganggap penyaluran bansos menjadi alat kampanye terselubung Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa bansos tak boleh digunakan sebagai alat politik

"Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres, dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk UU APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin, diklaim sebagai bantuan dari Jokowi, dalam rangka pemenangan paslon 02," pungkasnya.