Kata Jenderal Moeldoko soal Jokowi Disebut-sebut dalam Sidang Sengketa Pemilu di MK

Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP), Jendeal (purnawirawan) TNI Moeldoko tidak mau menanggapi lebih jauh soal nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita ikuti dengan seksama persidangan,” kata Moeldoko di Jakarta pada Senin, 1 April 2024.

Sementara Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan sekarang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, MK merupakan institusi yang keputusannya final dan mengikat.

“Jadi, bagusnya perkara ini biar tidak merembet kesana kemari. Bahwa para menteri dan kemudian presiden juga dimintakan sampai hari ini juga sidang berlangsung,” jelas dia.

Tentu, kata Ngabalin, Hakim MK sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting tersebut. Menurut dia, MK tidak usah menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan politik praktis.

“Yang dibicarakan di sana data, fakta sehingga kalau ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan tuntutannya, maka harus fakta dan bisa diperlihatkan,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Anggota tim hukum Ganjar-Mahfud, yaitu Annisa Ismail membeberkan skema nepotisme yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibalik kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Skema pertama, kata dia, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Di mana, lanjutnya, yang dimulai dengan dimajukannya Gibran sebagai calon wali kota Surakarta.

"Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana akhirnya keduanya dinyatakan melanggar etika," kata Annisa pada Rabu, 27 Maret 2024.

Annisa menjelaskan skema nepotisme kedua yang diduga dilakukan Jokowi adalah menyiapkan jalan mulus untuk mengatur rangkaian Pilpres 2024. Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari orang-orang terdekat Jokowi yang memegang jabatan penting.

"Nepotisme kedua, yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya pilpres 2024. Yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan oelaksabaan pilpres 2024. Khususnya ratusan pejabat kepala daerah," katanya. 

Selanjutnya, skema nepotisme ketiga yaitu memastikan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan salah satu cara yaitu mengadakan pertemuan dengan berbagai pejabat daerah.

"Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar pasangan calon 02 memenangkan pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa," ucap Annisa.

Kemudian, kata dia, dikombinasikan dengan politisasi bansos sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial. “Dan tentunya aspek penerima bansos," imbuhnya.