Sentil Henry Yosodiningrat, Haidar Alwi Minta TPN Ganjar-Mahfud Setop Bikin Hoaks

Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud diminta untuk berhenti menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Pernyataan ini dilontarkan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.

Dia menyoroti sejumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh TPN melalui Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat. Dalam sebuah kesempatan, Henry menyebut penyebab kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah karena adanya dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Henry menyebut mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen. Sehingga partisipasi pemilih di sana hanya sekitar 30 persen.

"Mau mengajukan hak angket di DPR ya silakan saja. Atau mau menghadirkan Kapolda sebagai saksi di MK juga monggo. Tapi tidak perlulah sebar-sebar hoaks segala. Apalagi seorang profesor yang seharusnya bisa memberikan edukasi bagi masyarakat, bukan malah menyebarkan hoaks," kata Haidar Alwi, Jumat kepada wartawan, Jumat, 15 Maret 2024.

Ia menilai apa yang disampaikan Henry sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan data yang kredibel. Untuk menguji pernyataan Henry, Haidar sampai melakukan penghitungan menggunakan data KPU.

Haidar menyebut untuk menghitung partisipasi pemilih, rumusnya adalah jumlah DPT dibagi jumlah suara sah dan tidak sah kemudian dikali 100 persen.

Adapun jumlah DPT di Kabupaten Sragen 2024 yaitu 760.294. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 644.274. 

Sedangkan jumlah DPT Provinsi Jawa Tengah 2024 yaitu 28.289.413. Jumlah suara sah dan tidak sah Pilpres 23.475.811.

"Hasilnya, partisipasi pemilih di Kabupaten Sragen 2024 yakni 84,74 persen dan di Jawa Tengah sebesar 82,98 persen. Jadi angka yang 30 persen Henry itu dapatnya dari mana? Suara Ganjar dikali dua? Begitu?" Kata Haidar seraya berkelakar.

Oleh karena itu, Haidar berpesan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap informasi sekalipun disampaikan oleh seorang profesor."Karena sekarang banyak pihak-pihak yang mencoba mengadu domba rakyat dengan pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu bahkan mengorbankan rakyat kita sendiri untuk mendapatkan bargaining politik," pungkas Haidar