Mendagri Tito Harap Pembahasan RUU DKJ pada Tingkat 1 Rampung Hari Ini

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) masih berlanjut. Dia berharap, pembahasan tahap 1 itu dapat rampung hari ini.

"Pembahasan dilaksanakan hari ini, mudah-mudahan saja selesai pada tingkat I, mudah-mudahan bisa selesai hari ini karena sudah banyak isu yang disepakati," kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Tito lantas menegaskan sikap pemerintah terkait mekanisme pengisian gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kata dia, dalam RUU DKJ disepakati bahwa gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh masyarakat melalui Pilkada.

"Yang jelas posisi pemerintah adalah gubernur dan wakil gubernur DKI tetap seperti sekarang dipilih," ujarnya.

Tak hanya itu, Tito juga mengungkit soal dewan kawasan aglomerasi. Nantinya, kata dia, dewan aglomerasi akan ditunjuk presiden dan diatur dalam keputusan presiden (Keppres).

"Dewan aglomerasi akan ditunjuk oleh presiden dengan keputusan adanya Perpres, peraturan presiden. Seperti apa nanti presiden terpilih akan memilih komposisinya, semua diserahkan kepada presiden terpilih," kata Tito.

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi usulan DPR RI di Gedung DPR RI pada Selasa, 5 Desember 2023. Adapun, delapan fraksi di DPR RI menyatakan setuju atas RUU DKJ menjadi usulan DPR RI. Sedangkan, satu fraksi yakni PKS menolak.

Adapun draft Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) ini tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa Dengan Undang-undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan, bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional, Kota Global dan Kawasan Aglomerasi.

Lalu, Pasal 4 RUU DKJ ini berbunyi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Sementara, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta diatur dalam Pasal 10 yang mana ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan memperhatikan usul dari DPRD Provinsi Jakarta.

Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.