AHY Beberkan 7 Kebijakan Strategis Kementerian ATR/BPN, Nomor 7 Berkaitan Perubahan Iklim

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk 2025-2029 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2024 di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Tujuh arah kebijakan strategis itu, antara lain, pertama, perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah. Kedua, optimalisasi Reforma Agraria. Ketiga, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan. Keempat, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan serta ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kelima, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.

Keenam, reformasi birokrasi berbasis merit systems dan perbaikan SDM. Ketujuh, terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas berbasis tata ruang nasional dan daerah, dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta ekonomi hijau.

"Saya minta para peserta Rakernas bisa menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut, tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di rakernas. Saya instruksikan jabaran kebijakan strategis tadi bisa diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat dan negara," ujarnya.

AHY berjanji akan melanjutkan program kerja dari menteri sebelumnya, yaitu Hadi Tjahjanto dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. 

"Semalam saya diberi arahan Pak Hadi, ini juga solusi yang bisa mengatasi banyak hal, termasuk sengketa tanah, tumpang-tindih, termasuk hal dan praktik yang melawan hukum yang selama kini dilakukan mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud dan clear. Gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu, akan kami lakukan Pak," kata AHY dalam pidato saat Sertijab di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga bakal meneruskan program kerja, yaitu soal retribusi tanah kepada masyarakat serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 terkait dengan memberikan hak kepada pengusaha untuk carbon trading.

"Termasuk juga bagaimana retribusi tanah ini bisa menghadirkan 3 hal. Keadilan, kemajuan, kesejahteraan. Jadi kalau daya tangkap secara singkat, selain sertifikasi elektronik, Pak Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk meyakinkan terkait carbon trading. Ini bisa lebih sukses lagi," kata AHY.

Tak hanya itu, AHY juga mengatakan akan melanjutkan target 100 kota lengkap. "Kemudian tentang mencapai target sekitar 120 juta bidang PTSL. Ini juga pekerjaan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita capai bersama-sama," katanya.