Ditjen Bimas Hindu Kemenag Diminta Banyak Inovasi untuk Pelayanan Publik

Jakarta – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, atau Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama, Kemenag, diminta untuk melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan berbagai program. Sehingga betul-betul hadir di tengah umat.

Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, saat Rapat Koordinasi Ditjen Bimas Hindu 2024 yang digelar di Surabaya, Kamis kemarin 22 Februari 2024.

“Banyak inovasi yang harus dilakukan oleh Bimas Hindu untuk memastikan bagaimana pelayanan publik itu dilaksanakan. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hal ini adalah Bimas Hindu harus bisa berjalan dengan tepat dengan responsif terhadap kepentingan umat. Itu saya kira hal yang paling penting yang harus dilaksanakan,” kata Ari Dwipayana, dalam keterangan pers, Jumat 23 Februari 2024.

Lebih lanjut dijelaskannya, dengan pelayanan yang baik terhadap masyarakat maka akan melahirkan kepercayaan publik. Bila pelayanan tidak bisa dilakukan dengan baik, maka kepercayaan publik juga tidak bisa diperoleh.

“Oleh karena itu, tugas-tugas utama dari pemerintah atau fungsi utama dari pemerintah salah satunya adalah bagaimana regulasi bisa mengatur dan pengaturan yang dimaksud dalam konteks ini adalah bagaimana peraturan itu bisa mengayomi melindungi dan menghormati apa yang menjadi hak warga negara. Itu fungsi regulasi yang saya kira perlu kita dorong dan kita  harus memastikan bagaimana hak warga negara termasuk umat Hindu dapat terlindungi dengan baik,” jelasnya. 

Jelasnya, saat ini masih muncul perdebatan di tengah masyarakat terkait pendirian rumah ibadah. Maka menurutnya, hal ini perlu untuk dipikirkan juga.

"Itu adalah sesuatu yang sangat fundamental yang perlu dilindungi. Bapak ibu sekalian adalah ujung tombak negara melalui Bimas Hindu harus betul-betul hadir dalam memastikan kebebasan untuk memeluk agama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ari menuturkan bahwa dalam bidang pendidikan, Ditjen Bimas Hindu juga telah melakukan beberapa pengembangan untuk kepentingan umat Hindu.

Ditjen Bimas Hindu sudah melakukan upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Seperti proses untuk penegerian Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa. Ini akan segera disahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Ini penting sekali untuk strategi penguatan SDM (sumber daya manusia) keumatan. Saya selalu mendorong untuk dilakukan secara integratif, tidak hanya di sekolah pendidikan tinggi saja tetapi juga ada upaya untuk memperkuat di pendidikan menengah, pendidikan dasar dan juga paud," katanya. 

"Dan ini saya kira juga ada proses pendirian pendidikan Widyalaya, Pak Dirjen sudah sampaikan itu. Itu penting sekali untuk diintegrasikan. Jadi, dengan begitu kehadiran negara melalui Ditjen Bimas Hindu betul-betul dirasakan umat dan trust dari masyarakat terhadap institusi pemerintahan itu semakin baik. Dan itu betul-betul membuktikan bahwa negara itu hadir,” pungkasnya.