TPN Ganjar-Mahfud Nilai Tidak Perlu Baper Munculnya Film Dirty Vote

Jakarta – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengaku munculnya film Dirty Vote, perlu diapresiasi. Film ini memberi gambaran ke masyarakat soal potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.

Todung yang juga dikenal sebagai salah satu pengacara kondang itu, mengingatkan supaya jangan sampai ada pihak yang terlalu baperan dengan kritik yang ada di film dokumenter tersebut.

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujarnya, Minggu 11 Februari 2024.

Dia menyebut sebagai pendidikan politik, film Dirty Vote sangat bagus memberi literasi politik memahami dinamika yang terjadi. Isinya sejalan dalam pemberitaan di media, semisal soal pengarahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya dijelaskan dalam film ini. 

“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan begara,” katanya.

Atas berbagai fakta yang diungkap dalam film Dirty Vote, Todung menyebut sebenarnya tidak ada hal baru dalam film itu. Ia tidak setuju atas pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.  

“Dengan segala respek, saya tak sependapat dengan yang disampaikan Habiburokhman. Apa yang disampaikannya tak mencerminkan yang dirasakan publik. Kritik atas intimidasi itu sudah ada di mana-mana. Jangan baper dan sedikit-sedikit lapor ke kepolisian, sehingga membuat dalam demokrasi kita jadi tak sehat dan mengalami kemunduran,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menambahkan, terkait tuduhan dalam film Dirty Vote, ia melihat adanya upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung, misalnya melalui para penjabat kepala daerah. Adapun film Dirty Vote berdurasi hampir 2 jam itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang sangat berintegritas dan punya reputasi baik, yakni Zaenal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, menjelaskan tentang kecurangan yang sudah terjadi menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami yakin, dalam tiga hari ke depan, pasca dukungan besar rakyat pada kampanye akbar Ganjar-Mahfud, akan terjadi perubahan psikologis secara drastis, sehingga mereka yang akan mengintimidasi pun akan ragu. Ini saatnya TNI dan Polri sadar, harus tetap netral dan jangan mau disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang,” kata Hasto.