Gubernur Jambi Dinilai Tidak Mampu Atasi Masalah Batu Bara

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris saat ini menjadi perbincangan panas di masyarakat Jambi akibat persoalan batu bara yang tidak memberikan solusi terbaik buat masyarakat Jambi.

Persoalan demi persoalan batu bara yang terus mencuat ke publik, justru menjadi tantangan kepemimpinan Al Haris yang kesannya ragu-ragu dan plin-plan dalam mengambil kebijakan, sehingga masyarakat mempertanyakan kinerja Gubernur Jambi tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan konflik batu bara.

Pemerhati Anti Korupsi Jambi Jamhuri  saat dikonfirmasi mengatakan rezim  Pemerintah Provinsi paling bobrok ada di rezim Gubernur Jambi sekarang. Belum pernah sejarahnya kantor gubernur Jambi diserang pendemo.

"Ya, saya katakan Rezim Gubernur Jambi sekarang paling bobrok dalam mencari solusi terbaik terkait batu bara," jelasnya, Rabu, 7 Februari 2024.

Ia menyebutkan, sebelumnya ada kemarahan pendemo lantaran kekecewaan karena di sini ada komunikasi yang tersumbat gubernur dianggap pendemo tidak pro rakyat dan  Dinas Perhubungan Provinsi Jambi gagal membina para armada dan lebih parahnya lagi, pihak Dishub tidak mengerti terkait angkutan batu bara itu sendiri.

"Izin pengangkutan dan penjualan batu bara Kadishub tau tidak data tersebut berapa banyak di Jambi," tegasnya.

Jamhuri mengatakan, kalau batu bara lewat jalur sungai pasti ada dampak negatif seperti akan terjadi erosi pada sisi kiri dan kanan pada aliran sungai Batanghari karena ditimbulkan oleh angkutan batu bara.

"Nah, yang menjadi perhatian itu penanggulangan tebing-tebing longsor di sungai itu macam mana dilakukan justru tambah besar lagi dan terjadilah perluasan daratan karena tergerus oleh gelombang angkutan batu bara ini dan akan tercipta lagi polemik," tuturnya.

Ia menegaskan, persenggolan flora dan fauna air siapa yang menjamin bahwa debu batu bara tidak memasuki aliran sungai Batanghari. Tentunya perlu dikaji secara komplit dan tidak dilihat satu sisi atau satu sisi serta dampaknya juga pada jembatan yang sudah nyata banyak ditabrak batu bara.

"Jadi gubernur Jambi harus jauh berpikir ke depan dan jangan hanya berpikir secara instan dan jangan laporan ide dan konsep bodoh ditampung dari anak buah Gubernur Jambi," tuturnya.

Zamhuri mengatakan, satu-satunya jalur kereta api paling efisien dalam pengangkutan batu bara di Jambi karena  batu bara diangkut oleh kereta api tentu debunya akan minim ketimbang jalur sungai. Misalnya dari batang hari ke talang duku, Muaro Jambi makan waktu 14 jam ketika diangkut pakai ponton jalur sungai dan ketika kereta api, hanya 15 menit dan justru mendapat keuntungan banyak.

"Jadi bisa saya katakan Gubernur Jambi bodoh dan contoh nyata, dulu dari awal adanya RDF dengan komisi V dan komisi VII DPR RI gubernur bilang, menghentikan batu bara bukan kewenangan daerah karena izin oleh pemerintah pusat tapi hari ini dengan instruksi gubernur nomor 1 tahun 2024 dihentikannya, kenapa tidak dari dulu saat rapat dengan komisi V dan komisi VII DPR RI nah kenyataannya menimbulkan polemik kan," katanya.

Hingga artikel ini diturunkan belum mendapatkan klarifikasi dari Gubernur Jambi dan pihak terkait atas masalah penanganan batu bara yang menjadi sorotan masyarakat Jambi.