Profil Abrar Saleng, Ahli Hukum Agraria dan SDA Unhas Jadi Panelis Debat Cawapres Kedua Pilpres 2024

VIVA – KPU RI telah memutuskan 11 nama panelis untuk debat cawapres kedua atau debat keempat Pilpres 2024. Debat tersebut bakal digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Minggu, 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB.

Salah satu panelisnya yaitu Abrar Saleng. Lantas, seperti apa sosoknya? Simak informasinya berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber.

Abrar Saleng lahir di Rappang pada 19 April 1963. Ia diketahui menikah dengan Suryani Saad Abrar. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai enam orang anak.

Kabarnya, Abrar sejak kecil bercita-cita menjadi seorang dosen. Namun, ia kerap kali ditawari dan disarankan untuk menjadi hakim. Dan pada akhirnya, ia menjadi tenaga pengajar.

Abrar Saleng kini menjadi seorang dosen aktif yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) sejak 1989 hingga sekarang. Selain itu, ia juga menjadi Guru Besar Hukum Pertambangan Unhas. 

Riwayat Pendidikan:

• SD:  SDN 4 Rappang, 1975
• SMP:  SMP Muhammadiyah  Rappang, 1979
• SMA: SMA Negeri 157 Rappang 1982
• 1988: (S1) Hukum UNHAS dan Teknik Pertambangan UVRI 1988
• 1994: (S2) Magister Hukum Universitas Hasanuddin
• 1999: (S3) Doktor Hukum  Universitas Padjadjaran Bandung

Buku:

• Hukum Agraria, 2010
• Hukum Pertambangan, 2004
• Hukum Sumberdaya Alam, 2013

Publikasi Ilmiah:

• Hukum pertambangan (398 Sitasi)
• Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam (44 Sitasi)
• Bahan Ajar Hukum Agraria (37 Sitasi)
• Hukum Pertambangan (25 Sitasi)
• Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (15 Sitasi)
• Hukum Pertambangan, Yogyakarta (14 Sitasi)
• Mining law (13 Sitasi)
• Traditional shipping transport safety case study: Phinisi fleet (A study on stability, strength and human resources) (9 Sitasi)
• Hubungan Hukum antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan (8 Sitasi)
• Nature of exploitation of forest resources towards the welfare of the customary law community in Maluku Province (perspectives on Pancasila Law and legal pluralism) (7 Sitasi)
• Strength analysis of traditional ships in efforts to improve sea transportations safety in Indonesia (7 Sitasi)
• Penegakan Hukum dalam Era Reformasi (7 Sitasi)
• Food agricultural land legal protection to improve food security in Indonesia (6 Sitasi)
• Government policy in the natural resource management of local community (6 Sitasi)
• Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan … (5 Sitasi)
• The Existence of Adat Law Community in Indonesian Legal Regulations (5 Sitasi)
• The Connection of Authority between Central Government and Regional Government in Managing Mining and Forestry in Papua (3 Sitasi)
• Model of Law Harmonization on Coal Mining in the Forest Area: The Law of Natural Resources's Perspective (3 Sitasi)
• Analyzing the Perspective of Indonesia Mining Conflict Regulation (3 Sitasi)
• Hakikat Pengelolaan Pertambangan Berbasis Partisipatif (3 Sitasi)