TNI Perketat Pengamanan di Wilayah Perbatasan RI-Papua Nugini Buntut Kerusuhan

Jakarta – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon memerintahkan jajarannya memperketat pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Terkhusus kepada Satgas Pamtas Yonif 122/TS yang berada di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Hal itu tak lain guna mengantisipasi dampak kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini.

Richard mengatakan, kerusuhan di Papua Nugini berpotensi mempengaruhi situasi pertahanan dan keamanan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

"Kerusuhan yang terjadi di PNG perlu kita antisipasi, jangan sampai berimbas mengganggu situasi keamanan di perbatasan. Kalian yang jaga di perbatasan ini harus lebih waspada lagi, terkait lintas negara, eksodus masyarakat PNG, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba maupun tindak ilegal lainnya," ujarnya, Minggu, 14 Januari 2024.

Richard sendiri pada 8 Januari lalu telah mengunjungi Komando Utama (KOUT) Satgas Pamtas Yonif 122/TS, di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Dia menyampaikan tugas pengamanan perbatasan Yonif 122/TS tak lain menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Hal itu, kata dia, baik melalui kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dengan tetap mengedepankan faktor keamanan.

"Seperti perintah Panglima TNI yaitu 'TNI yang prima', bertugas harus mengikuti aturan dan perundangan, namun jangan karena mengutamakan kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial di lapangan, kalian tidak waspada, lengah dan tidak disiplin," katanya.

Dirinya menambahkan, keberadaan Satgas tersebut guna membantu pemerintah daerah (Pemda) setempat juga masyarakat supaya lebih bersinergi perihal pengamanan pelintas batas ilegal.

"Mewaspadai penyelundupan narkoba antara negara, eksodus masyarakat PNG, penjual senjata api ilegal dan kegiatan ilegal lainnya dengan cara melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, seperti pengobatan masyarakat, menjadi guru, berkebun dan lain-lainnya," kata dia lagi.

Untuk diketahui, sebanyak 15 orang tewas dalam kerusuhan di dua kota terbesar di Papua Nugini. Dalam hal ini, perdana menteri Papua Nugini berjanji untuk menindak pelanggaran hukum atas jatuhnya korban tewas.

Kekerasan meletus di ibu kota Port Moresby pada Rabu malam, 10 Januari 2024, setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes terhadap pemerintah.

Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menjarah toko-toko. Aksi ini juga segera menyebar 300 km ke utara hingga kota Lae.

Pada Kamis sore, 11 Januari 2024, komisaris polisi David Manning mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 orang tewas di dua kota terbesar di negara itu.

Perdana Menteri James Marape pada hari Kamis meminta maaf kepada negaranya, dengan mengatakan pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.

“Saya ingin berbicara hari ini, berbicara kepada masyarakat dan berbicara kepada negara,” katanya pada konferensi pers.

"Ini adalah negara anda dan juga negara saya. Melanggar hukum tidak akan menghasilkan hasil tertentu," sambungnya, dikutip dari Channel News Asia.