Polusi Udara Jakarta 2023 Makin Gawat, Merebak ke Panggung Capres

Jakarta – Polusi udara di Kota Jakarta semakin hari kian memprihatinkan. Pencemaran udara  telah merenggut hak ekologis warga Jakarta untuk menghirup udara bersih dan lingkungan yang sehat. Warga dipaksa hidup berdampingan dengan polusi udara yang mengancam kesehatan dan masa depan anak-anak. 

Publik figur ramai-ramai menyoroti buruknya kualitas udara Jakarta setahun belakangan ini. Potret langit Jakarta disandingkan dari waktu ke waktu. Sebelum dan saat pandemi rentang 2020-2022, dan tahun 2023. Langit biru Jakarta berubah putih keabu-abuan. 

Sepanjang tahun 2023, tingkat polusi Jakarta terus memburuk. Walaupun angkanya fluktuatif, tapi rata-rata indeks standar pencemaran udara (ISPU) Jakarta menunjukkan kategori tidak sehat. Bahkan, standar terbaru Badan Kesehatan Dunia (WHO) masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. 

WHO menetapkan batas aman jika rata-rata nilai partikel berukuran 2,5 mikrogram atau partikulat meter (PM) 2,5 per 24 jam yakni 15 mikrogram per meter kubik (ug/m3). Sementara pantauan tingkat pencemaran udara di Jabodetabek pada April-Juli 2023 rata-rata PM 2,5 per 24 jam di atas 50 mikrogram per meter kubik.  

Artinya, tingkat pencemaran udara Jakarta berdasarkan standar terbaru WHO tidak pernah berada di bawah rata-rata standar aman bagi kesehatan. 

Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, Jakarta pernah menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023. Indeks kualitas polusi udara Jakarta mencapai angka 186 alias masuk kategori tidak sehat. 

Kemudian tercatat konsentrasi PM2.5 mencapai 121,7 mg/m3 (mikrogram per meter kubik) udara. Angka tersebut lebih tinggi 24,3 kali dari standar panduan udara tahunan WHO. 

Sedangkan konsentrasi PM10 mencapai 144 mg/m3. Indeks udara Kota Jakarta ini juga menjadi paling tinggi dalam kurun satu pekan terakhir. Indeks kualitas udara yang baik itu berada di angka 0-50, sedangkan AQI di atas 300 dianggap berbahaya.

Kondisi ini jelas memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan masyarakat. Polusi udara bisa menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, misalnya masalah pernapasan, gangguan mata, batuk, kanker paru-paru, kardiovaskular, dan lain-lain.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPKL-KLHK), Sigit Reliantoro mengatakan salah satu penyebab kualitas udara buruk karena saat ini sedang memasuki musim kemarau atau El Nino.

Sigit menyebut, dari segi siklus sejak Juni, Juli dan Agustus merupakan periode terjadinya peningkatan pencemaran udara. 

"Kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering," ucap Sigit dalam konferensi pers, Jumat, 11 Agustus 2023.

Sementara kalau dari segi bahan bakar, kendaraan bermotor atau sektor transportasi jadi penyumbang utama polusi udara di Jakarta dari segi bahan bakar. Disusul oleh industri, energi manufaktur hingga perumahan. 

"Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44 persen, industri 31 persen, energi manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen dan komersial 1 persen," ucapnya.  

Sigit mengatakan peluang terbesar yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta khususnya ialah dengan menyentuh sektor transportasi. Lantaran transportasi menjadi penyumbang utama polutan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. 

"Peluang terbesar untuk memperbaiki kualitas udara itu adalah kalau kita menyentuh dari sektor transportasi. Baru kemudian dari reliable energi atau alat pengendali pencemaran di industri," ucapnya

Selain emisi kendaraan, penggunaan pembangkit listrik juga menjadi pemicu tertinggi yang menyebabkan polusi udara di kota Jakarta meningkat. Pembangkit Listrik (PLTU) yang menggunakan bahan batubara ini merupakan sektor terbesar yang menghasilkan Sulfur Dioksida (SO2).

Sulfur Dioksida ini juga menjadi sumber polutan yang menyebabkan timbulnya kerusakan pada lingkungan. PLTU bahkan konon menjadi penyebab tertinggi pencemaran udara di Jakarta.
 
Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengaku turun ke lapangan melakukan pengecekan PLTU yang disebut sebagai biang kerok polusi udara Jakarta. Selain PLTU, Dadan juga melakukan pengecekan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Untuk itu, Dadan mengatakan bahwa pihaknya masih melihat untuk melakukan peningkatan oktan pada BBM. Sebab, semakin besar oktannya akan menghasilkan emisi yang sedikit. 

"Kalau pembakaran makin bagus, emisinya akan semakin sedikit. Jadi, kita lagi liat juga apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," kata Dadan, Kamis 28 Agustus 2023.

Presiden Joko Widodo menyadari masalah polusi udara di kota-kota besar, seperti Jakarta, merupakan masalah pelik. Butuh usaha bersama semua pihak mengendalikan polusi udara.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya modifikasi cuaca serta menggiatkan penanaman pohon di lingkungan perkantoran guna menurunkan polusi udara. 

Pemerintah juga mengkaji pemberlakuan aturan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor.

Presiden mengingatkan para pelaku industri bahwa sanksi akan dikenakan kepada industri-industri yang tidak menaati aturan pengendalian emisi gas sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara di daerah sekitarnya.

Keseriusan Jokowi menangani polusi udara Jakarta dengan menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator atau pemimpin penanganan polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Penunjukkan Luhut berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Jokowi terkait perbaikan kualitas udara Jakarta pada 28 Agustus 2023. Jokowi menekankan pengendalian polusi udara ini harus tegas karena menyangkut kesehatan masyarakat. Sehingga cara-cara penyelesaian perbaikan polusi udara di Jabodetabek harus berdasarkan kesehatan.

Luhut sendiri membeberkan langkah-langkah konkret pengendalian polusi udara Jakarta. "Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama," kata Luhut. 

Dia menyebut untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batu bara, serta meningkatkan standar emisi PLTU.

Selanjutnya, penggunaan PLTU batu bara juga perlu dikurangi. Percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi baru terbarukan juga dibutuhkan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon

Sementara itu, di sektor transportasi, dorongan untuk menggunakan transportasi publik akan membantu mengurangi emisi akibat kendaraan pribadi. Selain itu, pembatasan mobilitas kendaraan pribadi juga perlu diperluas guna mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya untuk pengendalian polusi udara di dalam kota. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui KLHK bekerjasama dengan BMKG menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jabodetabek untuk penanganan polusi udara. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan berbagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kualitas udara di Ibu Kota. Upaya tersebut di antaranya yaitu tilang emisi secara bertahap hingga water mist di gedung-gedung tinggi.

Selain uji emisi, Heru Budi juga mengaku jajarannya di Pemprov DKI terus melakukan penanaman pohon di sejumlah kawasan sebagai salah satu upaya penurunan polusi.

Upaya yang lainnya adalah mendorong pemakaian kendaraan listrik. Khusus untuk transportasi umum, Jakarta sudah menyiapkan sekitar 100 bus listrik tambahan di bulan ini yang siap beroperasi. 

Lebih lanjut, Heru Budi mengatakan, pihaknya tengah mengatur teknis dan konsep untuk pelaksanaan water mist atau penyemprotan dari atas gedung-gedung tinggi. Sampai Oktober 2023, setidaknya terdapat 121 gedung tinggi di Jakarta sudah memasang 135 alat penyemprot air atau water mist untuk menekan polusi udara.  

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta memulai uji coba kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebanyak 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dimulai sejak Senin, 21 Agustus 2023. 

Kebijakan ini sengaja dibuat untuk mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta yang kian memburuk sepanjang bulan Agustus, sekaligus menekan kemacetan di Ibu Kota yang semakin hari makin tidak teratasi.

Belakangan, kebijakan WFH bagi ASN ini tidak dilanjutkan karena dinilai tidak efektif mengurangi kemacetan dan polusi udara. 

Isu penanganan polusi udara Jakarta ini rupanya jadi topik yang disinggung dalam debat perdana Pilpres 2024. Salah satu calon presiden (capres) bahkan menjadikan isu polusi udara Jakarta sebagai 'senjata' menjatuhkan lawan. 

Dalam sesi tanya jawab, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto bertanya ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta terkait indeks pencemaran udara atau polusi udara di Jakarta tertinggi di dunia. Padahal, APBD Jakarta saat itu mencapai Rp 80 triliun. 

 
Anies menjawab pertanyaan Prabowo dengan menjelaskan bahwa persoalan polusi udara Jakarta tidak seluruhnya bersumber dari dalam kota Jakarta.  

"Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam Kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan, konsisten selalu akan kotor. Tetapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa Minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya," paparnya 

Anies menyebut polutan muncul dari dari pembangkit listrik tenaga uap di Lampung yang terbawa angin ke Jakarta. Sementara Jakarta memiliki alat pengendali polusi udara, maka seketika polusi udara Jakarta tinggi. 

Anies menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi di Jakarta, antara lain uji emisi kendaraan bermotor, elektrifikasi kendaraan umum, dan konversi kendaraan umum. "Dulu yang naik kendaraan umum 350 ribu per hari, sekarang 1 juta per hari," ujar Anies. 

Merespons hal itu, capres nomor urut 2 Prabowo menyindir Anies yang menyalahkan angin. Prabowo justru bertanya ke Anies sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta dengan anggaran besar tapi tidak mampu mengendalikan polusi udara. 

"Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mananya. Jadi saya bertanya, dengan anggaran segitu besar (Rp 80 triliun), langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan riil dalam 5 tahun mengurangi polusi juga, di mana rakyat Jakarta itu banyak yang mengalami sakit pernapasan," kata Prabowi 

"Jadi saya kira gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," sambungnya. 

Atas pernyataan itu, Anies menyebut Prabowo berbicara tidak berdasarkan data tapi hanya berdasarkan fiksi. "Inilah bedanya yang berbicara pakai data dengan yang beda pakai fiksi," kata Anies