Deretan Eks Anak Buah yang Bongkar Aib Jokowi, Ada Sudirman Said hingga Fachrul Razi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi serangan dari mantan anak buahnya, Sudirman Said selaku mantan Menteri ESDM dan Fachrul Razi selaku mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Bahkan, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo pun turut memberikan pernyataan yang mengejutkan sempat ‘dimarahi’ Presiden Jokowi ketika menangani kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Awalnya, Agus Rahardjo dalam acara talkshow televisi swasta menceritakan pengalamannya dimarahi Presiden Jokowi terkait kasus korupsi megaproyek KTP elektronik (e-KTP). Saat itu, Agus menjabat Ketua KPK dipanggil untuk menghadap Jokowi sendiri tanpa empat Komisioner KPK lainnya.

“Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara). Jadi saya heran, biasanya manggil (Pimpinan KPK) berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil,” kata Agus dikutip dari Youtube Kompas TV.

Begitu masuk, kata Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah. Bahkan, Agus kaget ketika Presiden Jokowi teriak ‘hentikan’. “Disana begitu saya masuk, Presiden sudah marah, menginginkan. Karena begitu saya masuk, beliau sudah teriak ‘hentikan’. Saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” ungkapnya.

Setelah Agus berbicara, muncul pernyataan serupa dari Sudirman Said yang merupakan mantan Menteri ESDM. Dimana, Sudirman mengaku pernah dimarahi juga oleh Presiden Jokowi karena melaporkan kasus ‘Papa Minta Saham’ yang melibatkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada 2015.

Laporan Sudirman itu mengenai Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD itu Presiden sempat marah, saya ditegor keras dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan. Padahal itu semata mata tugas saya sebagai pimpinan sektor," kata Sudirman kepada wartawan dikutip Sabtu, 2 Desember 2023.

Sudirman sudah menjelaskan kepada Jokowi, bahwa tidak ada pihak manapun yang memerintahkan dirinya. Menurutnya, tindakan Presiden Jokowi itu sebagai bukti serangan sistematis yang datang dari pimpinan. "Ini yang dibilang Pak Agus Raharjo dikatakan setting from the top itu tidak baik," ujarnya.

Dia menuturkan, jika pimpinan tinggi sampai menginstruksikan sesuatu, hal itu adalah serius. Sebab, termasuk dalam kategori menghalang-halangi penegakan hukum. "Kalau pimpinan tertinggi sampai menginstruksikan untuk menghentikan sesuatu, apalagi sampai ada tinggi. Itu masuk menghalang-halangi penegakan hukum, itu hal serius," terangnya.

Dengan munculnya pernyataan tersebut, pihak Istana Kepresidenan pun membantah melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Menurut dia, pertemuan Agus Rahardjo dengan Presiden Jokowi tidak ada dalam agenda. “Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Ari saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat, 1 Desember 2023.

Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya pada 17 November 2017, kata dia, secara tegas meminta agar mantan Ketua Umum Partai Golkar, Novanto agar mengikuti proses hukum di KPK karena sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.

“Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017, dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Disamping itu, Ari juga membantah kalau Presiden Jokowi memarahin Sudirman Said karena telah melaporkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ke MKD pada 2015. Faktanya, kata dia, Presiden Jokowi justru sangat mengapresiasi proses terbuka yang telah dilakukan MKD dan terus mengikuti dari berbagai media dan stafnya.

“Presiden juga berpesan untuk terus mendidik masyarakat karena persoalan etika itu penting bagi publik,” jelas Ari.

Selain Agus dan Sudirman, mantan Menteri Agama Jenderal (purn) TNI, Fakhrul Rozie juga mengaku direshuffle Presiden Jokowi gara-gara menolak pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) yang diasuh Habib Muhammad Rizieq Shihab. Menurut dia, memang ada perbedaan yang mencolok antara dirinya dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Bahkan, ia mengaku sudah dua kali dipanggil Presiden Jokowi dan sekali dipanggil Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membahas secara khusus hal tersebut. “Saya tidak bergaul dengan Front Pembela Islam, ketemu Pak Habib Rizieq pun tak pernah, kecuali sekali pada saat menikahkan anak saya datang, saya diundang, saya datang, dan bertemu beliau pun diantara ratusan undangan,” kata Fakhrul.

Mantan Kasum ABRI ini berpendapat untuk membubarkan sebuah organisasi besars, apalagi ormas Islam itu tidak mudah dan butuh kajian komprehensif. Lagipula, kata dia, tidak ada ancaman serius yang perlu ditakuti.

“Sehingga, saya selalu katakan ke Pak Presiden dan Pak Wapres. Saya dipanggil Bapak Presiden 2 kali, Pak Wapres sekali. Saya bersikap, bahwa ‘Pak, ndak perlu dibubarkan, cukup dibina dan ndak masalah bukan ancaman menurut saya,” ungkapnya.

Seminggu sebelum direshuffle pada 22 Desember 2020, ia menyebut Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas khusus membahas pembubaran FPI. Fachrul mengaku sempat minta saran ke istri sebelum menghadiri rapat kabinet terbatas.

“Sebelum berangkat saya bilang ke istri saya. 'Mam, ini ada sidang kabinet terbatas topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Ada saran nggak Mam?' kata saya ke istri saya," tutur Fachrul Razi.

Yang membuatnya salut, terang Fachrul Razi, istrinya mendukung keputusan itu. Sang istri mengaku sudah bangga dengan pencapaian Fachrul Razi di TNI sebagai jenderal bintang empat.

“Mohon maaf, kalau menteri, semua orang dekat Presiden bisa jadi menteri. Tapi kalau di tentara mengabdi 32-35 tahun belum tentu jadi jenderal bintang empat. Jadi kalau menurut saya, tidak perlu dibubarkan cukup dibina. Nah itu saya sampaikan. Pada saat rapat semua menteri dan kepala badan lembaga tidak ada yang ngomong lain kecuali bubarkan, hanya saya satu-satunya sampaikan itu," paparnya.

Ia juga menepis anggapan salah satu menteri yang menyebut di dalam FPI ada unsur-unsur radikal. Menurutnya, kalau di dalam FPI ada unsur radikal sebagai organisasi justru lebih mudah mengawasi ketimbang mereka sudah bubar di luar organisasi. 

"Seminggu kemudian saya direshuffle tapi kita sudah tahu itu, ya kita ketawa-ketawa aja. Kemudian tiga hari lagi FPI dibubarkan. Dan saya senang pada saat FPI dibubarkan pada saat saya tidak jadi Menteri Agama lagi," tegasnya.