Utusan Khusus Presiden Minta Akses Pangan Buat Warga Palestina Dibuka, Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta – Utusan Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, meminta akses pangan untuk warga Palestina, dibuka.

Itu dijelaskannya, dalam forum The 51st Session of the Committee on World Food Security (CFS) di Roma, Italia, pada 23 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, Mardiono menggunakan kesempatan forum internasional tersebut untuk menyerukan perdamaian. Dalam CFS untuk agenda Coordinated Policy Responses to the Global Food Crisis and The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum, dia menyerukan itu.

Dijelaskan oleh dia, bahwa soal pangan sangat strategis. Bahkan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023, juga mengangkat kekhawatiran akan dampak terhadap berbagai krisis global saat ini.

Dia menyoroti seperti yang terjadi di Gaza. Dimana banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menderita.

“Pada kesempatan ini, izinkan saya sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras agresi yang terus-menerus dilakukan Israel di Jalur Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina,” katanya, dalam keterangan yang diterima, Selasa 24 Oktober 2023.

Dijelaskannya, bahwa forum tersebut digunakan untuk menyerukan perdamaian. Agar perang dan kekerasan yang terjadi, bisa dihentikan. Dengan begitu, tidak ada lagi korban jiwa.

Seiring dengan itu ia juga meminta adanya jaminan seluas-luasanya untuk akses terhadap makanan bergizi, aman, memadai, dan sehat serta hak atas air dan hak atas pembangunan bagi seluruh warga Palestina.

Dijelaskannya, bahwa UKP RI tidak menginginkan karena perang sehingga akses pangan menjadi rawan. Akibatnya, kelaparan dialami oleh penduduk.

Lanjutnya menjelaskan, tahun lalu setidaknya ada 1 dari 10 orang mengalami kerawanan pangan. Bila berlanjut maka tujuan mengakhiri kelaparan pada tahun 2030 (SDG 2) sulit akan tercapai.

Mardiono juga mengusung 3 isu terkait sistem pangan pertanian termasuk transformasi sistem pangan, status ketahanan pangan dan gizi, serta transformasi agrifood systems di Indonesia dalam forum The 51st Session of the Committee on World Food Security (CFS) di Roma.

”Hal pertama, sistem pangan pertanian harus bersifat holistik, saling terkait, dan multisektoral, sehingga tata kelolanya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan sinergi kebijakan di tingkat lokal, regional, dan nasional,” kata Mardiono.

Transformasi sistem pangan Indonesia, jelas dia, bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang bergizi, inklusif, adil, berkelanjutan dan kuat. Juga dibangun oleh sistem pangan lokal berdasarkan potensi lokal.

“Dalam penanganan krisis pangan, pemerintah Indonesia fokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk keluarga petani dan nelayan, melalui dukungan stabilisasi pasar dan perlindungan sosial,” katanya.

Isu kedua, lanjutnya menjelaskan, adalah upaya Indonesia yang selama ini telah mencapai kemajuan penting dalam peningkatan status ketahanan pangan dan gizi. Indonesia dapat menjamin ketersediaan pangan bagi 273 juta masyarakat Indonesia dan meningkatkan akses terhadap pangan yang lebih bergizi, aman, memadai, dan sehat.

Indonesia juga berkomitmen menurunkan the experienced-based food insecurity prevalence (FIES) dan inflasi pangan. Juga dalam menurunkan prevalensi stunting anak di bawah 5 tahun ke level terendah, dalam lebih dari 2 dekade. Dimana dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen 2022.

Ketiga, jelasnya, terkait transformasi agrifood systems yang memerlukan investasi untuk kapasitas penelitian, data, inovasi, dan teknologi.

“Banyak lagi hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah peningkatan kerja sama antar Rome- Based Agencies pada tingkat lokal dan nasional,” katanya.

UKP RI Mardiono menekankan bahwa Indonesia siap untuk melanjutkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan CFS guna mempercepat upaya menuju sistem pertanian pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

CFS adalah organisasi yang menjadi platform antar pemerintah dan multi-pemangku kepentingan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi. Oleh karena itu CFS diharapkan mampu memastikan inklusivitas dan mendengarkan semua pihak, khususnya terkait kepentingan, prioritas dan kapasitas nasional.