MK Tolak Gugatan Capres-Cawapres Usia 40 Tahun atau Pernah Jadi Penyelenggara Negara

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menolak gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Gugatan itu teregister nomor Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana yang merupakan kader Partai Garuda. Petitumnya meminta usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023.

Hakim membacakan pertimbangan sebelum menolak permohonan tersebut. Salah satunya Majelis Hakim menyebut permohonan untuk mengubah persyaratan menjadi Capres - Cawapres tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut mahkamah dalil pemohon berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun, dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman Sebagai penyelenggara negara, adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Anggota Hakim MK Saldi Isra

Sebagai informasi, MK dijadwalkan akan membacakan sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum capres/cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023. Dikutip dari situs resmi MK, beberapa gugatan yang akan diputus antara lain perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023.

Perkara itu antara lain, nomor 29/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Dedek Prayudi. Kedua, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana. 

Ketiga, perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa.Keempat, perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Almas Tsaqibbirru Re A.

Kelima, perkara nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu Re A. Keenam perkara nomor 92/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung.