Hadi Tjahjanto Tegaskan Mafia Tanah Akan Diberantas
- ATR/BPN
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan perkembangan Program Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL). Diungkap Hadi Tjahjanto, di hadapan Raffi Ahmad bahwa target 126 juta bidang yang terdaftar bakal selesai sertifikatnya di tahun 2024 mendatang.
"Mumpung lagi ketemu Bagaimana pak menteri sehat ya. Ini sertifikat-sertifikat bagaimana?," tanya Raffi Ahmad mengutip video yang diunggah Hadi Tjahjanto di akun instagramnya.
"Alhamdulillah sehat. Aman semua, semuanya beres target 126 juta bidang sudah selesai 107,1 juta. tahun 2024 selesai 120 juta bidang," kata Hadi.
Hadi juga menyebut pemerintah dalam hal ini kementeriannya juga telah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.
"Aman semua termasuk mafia tanah tiarap semua," kata Hadi.
"Tiarap semua terima kasih, pak menteri top pak Hadi pak menteri ATR mantap top is the best. sertifikat aman," ujar Raffi Ahamd.
Dalam unggahannya itu, Menteri ATR/BPN bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk membantu masyarakat dalam menangani masalah sertifikat.
"Saya hanya bekerja, semoga saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik, mohon doa dan supportnya selalu agar saya dan seluruh jajaran @kementerian.atrbpn diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas? Terima kasih @raffinagita1717," tulis dia.
Sebagai informasi, menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berkomitmen melanjutkan dan mempercepat Program Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) sampai dengan 2024. Diungkap Hadi Tjahjanto bahwa dampak yang diperoleh dari adanya PTSL yakni terdapat pertambahan ekonomi khusus di Kalimantan Timur, pertambahan ekonomi yang dihasilkan program PTSL mencapai kurang lebih Rp 25 Triliun pada periode 2017-2023.
Jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia hingga saat ini sebanyak 105,2 juta bidang dengan dampak penambahan ekonomi yang begitu besar. Untuk meningkatkan perokonomia masyarakat, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak hanya memiliki program PTSL, namun juga ada program Redistribusi Tanah yang berasal dari tanah telantar.