Kapolda Kepri Pastikan Pulau Rempang Kondusif Usai Bentrok Aparat vs Warga

Kepulauan Riau –  Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Tabana Bangun mengatakan insiden bentrokan yang sempat terjadi antara aparat Kepolisian dengan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah kondusif. Warga masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing dan situasi berangsur kondusif.  

Diketahui, warga Rempang dan aparat gabungan terlibat bentrok saat pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City, Kamis, 7 September 2023, sekitar pukul 20.30 WIB. 

"Kegiatan berjalan dengan baik dan tidak hal krusial yang terjadi. Masyarakat juga sudah menyadari dan pulang ke rumah masing-masing, dan anggota tidak ada kegiatan yang menonjol di lapangan," kata Irjen Pol Tabana Bangun di lokasi kejadian.
 
Menurutnya, untuk kegiatan pengamanan hari ini sudah selesai dilakukan dan petugas pengamanan juga sudah diarahkan kembali ke satuan masing-masing.

"Kegiatan malam ini sudah selesai. Karena masyarakat sudah memahami tentang kegiatan ini, dan kembali ke rumah dengan baik dan personel akan istirahat kembali ke satuan masing-masing," ujarnya

Kapolda menegaskan bahwa tindakan aparat terkait pengamanan pengukuran lahan sudah tepat dan sesuai prosedur. Sebab, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait pengembangan pulau tersebut.

"Adapun mungkin tadi ada hal-hal yang sedikit mengganggu, itu adalah dampak dari pengamanan ini," katanya.

Untuk ke depannya, kata dia, pihaknya bersama instansi lainnya akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut. "Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih kondusif seperti yang kami harapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah menyiapkan ganti rugi bagi warga di Pulau Rempang, Batam, terkait rencana pengembangan kawasan tersebut. 

Sigit menyebut pengukuran lahan di Rempang bertujuan untuk pengembangan kawasan, namun kemungkinan lokasi tersebut dikuasai beberapa kelompok masyarakat.

"Di sana, ada kegiatan terkait dengan pembebasan atau mengembalikan kembali lahan milik otoritas Batam yang saat ini mungkin dikuasai beberapa kelompok masyarakat," ujar Sigit menegaskan.

Pengukuran tersebut, lanjut Sigit, dilakukan lantaran pihak BP Batam akan menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas tertentu. "Karena memang ada kegiatan yang akan dilakukan oleh BP Batam (pada lahan di Rempang)," kata Sigit.

Diketahui, Pulau Rempang adalah sebuah pulau kecil yang merupakan bagian dari zona berikat Kawasan Industri Batam serta menjadi hutan konservasi taman berburu.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan pulau ini dengan pusat aktivitas industri dan pemerintahan di Pulau Batam serta daerah sekitarnya telah meningkatkan aksesibilitas ke hutan dan menyebabkan perubahan lahan hutan menjadi berbagai bentuk lahan pertanian, permukiman, fasilitas umum, pemerintahan, perdagangan, dan jasa.

Telah dilakukan studi mengenai potensi Pulau Rempang untuk ekowisata, dan ditemukan bahwa pulau ini memiliki area yang cocok untuk pengembangan ekowisata, seperti Pantai Melayu, Pantai Mawar, wilayah pantai desa Sembulang, Kamp Desa Vietnam, dan Pantai Melur.

Menyadari berbagai potensi yang ada di dalam Pulau tersebut, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, telah melaksanakan kunjungan penting untuk memeriksa rencana pengembangan Pulau Rempang baru-baru ini.

Bersamaan dengan kedatangan Bahlil di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 10.05 WIB, dia segera melanjutkan perjalanan menuju Kantor Camat Galang. Dalam kunjungannya, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berdialog langsung dengan masyarakat setempat.

"Dalam memahami aspirasi masyarakat, saya berharap agar masyarakat juga dapat memahami dan merangkul tujuan nasional," kata Bahlil dalam keterangannya. (ant)