Respons Jokowi soal Megawati Minta KPK Dibubarkan karena Dinilai Tak Efektif

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua lembaga memang perlu dilakukan evaluasi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menanggapi usulan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar KPK dibubarkan karena dinilai tidak efektif.

“Ya mesti ada yang perlu dievaluasi, diperbaiki,” kata Jokowi di Sumatera Utara pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Menurut dia, semua lembaga memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga diperlukan evaluasi agar semakin baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun penegakan hukum untuk KPK.

“Saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, dievaluasi,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri mengaku pernah meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai sudah tidak efektif.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ujar Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.

Ia menyebut, semestinya KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat dan menegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya, memberantas pelaku korupsi sampai ke akarnya.

"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata dia.

Megawati juga sempat bercerita soal perlakuan KPK yang tak mengenakan menimpa dirinya. Pada saat itu, Megawati masih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-5, periode 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004. Ia sempat mengatasi masalah 300.000 kasus kredit macet.

"Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang KPK ini enggak percaya katanya mana mungkin 300 ribuan kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana, emangnya dikarung?” tuturnya.

Ia pun juga menyinggung pembentukan KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2002 saat dirinya masih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Ia menganggap Kejaksaan dan aparat kepolisian belum efektif untuk memberantas korupsi. Lantas, perlu adanya lembaga khusus untuk membersihkan korupsi di Indonesia.

Namun, KPK masa sekarang dianggap lemah dan hanya mencari keuntungan saja. KPK, kata Mega, tidak melihat ke rakyat langsung yang masih banyak menyentuh garis kemiskinan.

"Kalian hanya mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri, saya yang bikin KPK saya yang bikin MK," tuturnya.