Soal PPDB Zonasi, Nadiem: Kita Kena Getahnya, Tapi Ini Harus Dilanjutkan

Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyatakan, kebijakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi bukan kebijakan yang dibuat olehnya. Bahkan, setiap tahun pihaknya selalu terkena getah karena sistem zonasi.

Nadiem menuturkan, PPDB jalur zonasi yang dipermasalahkan saat ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Muhadjir Effendy. Meski demikian, sistem itu menurutnya harus tetap dilanjutkan.

"Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi. Tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting," kata Nadiem di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Minggu, 30 Juli 2023.

Nadiem menjelaskan, sistem seleksi PPDB jalur zonasi menjadi penting dikarenakan sistem seleksi tersebut untuk mengatasi kesenjangan.

Menurutnya, banyak peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Sehingga, mereka terpaksa harus masuk sekolah swasta yang berbayar. Oleh sebab itu, menurutnya sistem PPDB dengan banyak jalur, termasuk zonasi menjadi penting.

"Mau serepot apapun atau ibu-ibu yg udh anaknya les bertahun-tahun untuk masuk tes itu seberapa kecewanya pun, kalau kita tidak melakukan sistem zonasi ini dan tetap komit, itu sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup," ujarnya.

"Pasti yaudah anak- anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta, yang sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang enggak bisa masuk sekolah negeri," tambahnya.

Adapun hingga saat ini PPDB masih menjadi polemik oleh sejumlah pihak, mulai dari orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Sistem tersebut dianggap bermasalah dan dianggap tidak adil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengatakan bahwa terkait adanya permasalahan PPDB, pemerintah setempat harus mengutamakan kepentingan anak-anak untuk bersekolah.

"Masalah lapangan terkait PPDB selalu ada di semua kota dan provinsi Indonesia, yang paling penting diselesaikan dengan baik- baik dan anak-anak diberikan ruang seluasnya," katanya di Kota Bengkulu.

Sebab, kata Presiden, anak-anak harus memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya dan kepala daerah seperti Bupati, Wali Kota dan Gubernur.