Benny Ramdhani Kecam AS yang Intervensi Program Hilirisasi Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani mengatakan, Barikade 98 akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sekaligus konsolidasi untuk merapatkan barisan dalam mengawal kebijakan hilirisasi programnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, kata Benny, Barikade 98 punya rencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai bentuk penolakan dari sikap Amerika Serikat dan International Monetary Find (IMF) yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi di tingkat internasional.

"Bulan Agustus 2023, Barikade menggelar Rakernas di Jakarta. Setelah itu, kami akan melalukan aksi massa di depan Kedubes AS dengan mengerahkan 5 sampai 10.000 orang. Kami mengecam intervensi negara asing dan mendukung langkah Presiden Jokowi,” kata Benny melalui keterangannya pada Senin, 24 Juli 2023.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini menilai program hilirisasi yang dijalankan Presiden Jokowi sudah tepat, karena pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan untuk penguatan industri dalam negeri.

“Kita adalah negara yang mempunyai kedualatan di bidang ekonomi maupun politik. Tidak boleh ada satu negara pun yang boleh menganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF,” ujarnya.

Menurut dia, tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, termasuk AS. Sebab, kata dia, hubungan antar negara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.

"Dalam konteks hubungan internasional, kita harus saling mengormati, tidak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan Amerika dan sekutunya," jelas dia.

Padahal, kata dia, upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi ini sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno yakni berdaulat dibidang politik, berdaulat dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.

"Konsepsi Trisakti ini, sedang dijalankan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden setelah Bung Karno, yang memiliki keberanian melawan intervensi asing, serta tidak ingin membiarkan negaranya diatur atau dalam kendali negara lain," ungkapnya.

Oleh karena itu, Benny meminta IMF, AS dan sekutunya untuk berhenti menjalankan praktik imprealisme. "Pesan kepada Amerika dan IMF, setop, berhenti menjalankan praktik imperialisme. Penjajahan ekonomi tidak boleh dijalankan dan harus ditentang," pungkasnya.