BSSN Beri Program Pembinaan dan Penguatan CSIRT untuk Pemerintah Pusat dan Daerah

Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, memberikan penguatan dan pembinaan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT, untuk sektor pemerintah.

Kegiatan tersebut digelar pada 6-9 Juni 2023, di Avenzel Hotel and Convention, Cibubur Jakarta Timur dengan mengusung tajuk “Penguatan Sinergisitas Keamanan Siber dan Sandi Untuk Wujudkan Keamanan Pemerintahan Berbasis Elektronik”.

Penguatan dan pembinaan untuk CSIRT tersebut diikuti perwakilan dari 85 instansi pusat dan 34 instansi daerah. 

"Peran CSIRT sebagai pelaksana penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber, mampu meminimalisir gangguan terhadap Sistem Elektronik, serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan andal," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dalam keterangannya, Jumat 9 Juni 2023.

Untuk diketahui, CSIRT merupakan salah satu major project nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Target pada tahun 2024, terbentuk sebanyak 131 CSIRT. Dimana bertugas melakukan monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden siber. 

Tim ini dibentuk dengan tujuan melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atas insiden siber yang terjadi pada sebuah organisasi.

Juga sebagai sarana pengelolaan CSIRT yang telah terbentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas CSIRT Organisasi Sektor Pemerintahan dalam pengamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). 

BSSN berupaya untuk terus meningkatkan, memperat, dan menguatkan sinergitas keamanan siber dan sandi pemerintahan di Indonesia dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang aman dan handal. 

“Pentingnya peran CSIRT dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut, menunjukkan perlu dan pentingnya penguatan serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) CSIRT serta pengelolaan CSIRT yang baik dan optimal,” jelas Hinsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, juga turut hadir. Dlama keynote speech nya, dia menyinggung proses digitalisasi administrasi pemerintah. 

“Untuk memastikan digitalisasi administrasi pemerintahan 5.0, perlu membangun kepercayaan digital (digital trust), dan memperkuat keamanan siber (cyber security), sebagai pilar utama optimalisasi layanan digital,” ujar Azwar.

Selain itu, tantangan terbesar saat ini adalah penguatan kelembagaan keamanan siber (cyber security). 

“Keterbatasan dasar hukum untuk keamanan siber dan kurangnya tenaga profesional serta kerjasama di dalam negeri maupun dengan dunia internasional, sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital,” jelasnya.

Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa sesi diantaranya diskusi panel menyangkut kebijakan, tantangan dan layanan keamanan SPBE. 

Juga dilakukan rapat koordinasi, workshop, dan sharing experience keamanan siber dan sandi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.