Pencopotan Brigjen Endar dan Bocornya Dokumen, Firli Bahuri Dapat Sentimen Negatif Warganet
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Nasional – Polemik internal KPK terkait pencopotan Brigadir Jenderal (Brigjen) Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan dan dugaan pembocoran dokumen rahasia KPK di kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian ESDM masih terus bergulir. Dalam dua polemik ini, nama Ketua KPK Firli Bahuri menjadi sorotan. Sentimen negatif terhadap Firli Bahuri menjadi obrolan yang disorot di Twitter.
Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi melalui akun Twitternya @ismailfahmi menyampaikan, berdasarkan analisis Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan Drone Emprit, mayoritas warganet kontra terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Warganet menilai Firli melakukan pelanggaran dan memanfaatkan KPK demi kepentingan politik.
Ismail Fahmi mengambil data dari percakapan Twitter pada periode 1-8 April. Dari data tersebut, tampak perbincangan tertinggi soal dorongan agar Firli dicopot.
"Perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 8 April 2023 (10.022 mentions), didorong desakan pencopotan Firli Bahuri serta 'perseteruan' antara Kapolri dengan Firli atas pencopotan Brigjen Endar," tulis Ismail dikutip Minggu, 9 April 2023.
Selain itu, Ismail Fahmi melampirkan peta SNA soal klaster percakapan Firli dan KPK. Dalam peta itu, tampak klaster yang membicarakan kontroversi Firli jauh lebih besar ketimbang klaster yang membicarakan OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael Alun.
"Dalam percakapan tentang Firli dan KPK, tampak yang klaster yang paling besar adalah klaster merah (negatif) yang mayoritas berbicara tentang kontroversi Firli. Klaster hijau (positif) sangat kecil, terutama tentang OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael," tuturnya.
Dari analisis ini, Ismail Fahmi menyimpulkan bahwa perbincangan soal Firli dan KPK didominasi oleh warganet kontra 77%. Sedangkan yang positif hanya 18%.
Pembahasan tentang Firli Bahuri dan KPK mencapai puncak pada 8 April 2023 dengan sentimen positif hanya 18% dan kontra 77%, terutama disebabkan oleh isu pemecatan Brigjen Endar Priantoro dan dugaan bocoran dokumen korupsi Kementerian ESDM.
Dia mengatakan bahwa warganet menilai Firli melanggar kode etik. Firli dianggap netizen memanfaatkan KPK demi kepentingan politik.
"Publik menilai Firli Bahuri melanggar kode etik dan menggunakan KPK untuk kepentingan politik, serta perdebatan antara Kapolri dan Firli menunjukkan perseteruan KPK vs Polri. Kontroversi yang melanda KPK dianggap sebagai dampak dari revisi UU KPK, dan desakan untuk mencopot Firli dari jabatannya semakin kuat di media sosial dan demonstrasi mahasiswa," katanya.