Bertemu Mahfud MD, IMMPI dan TPDI Laporkan Kasus Perdagangan Orang Kian Marak

VIVA Nasional – Ketua Umum Serikat Pekerja Informal dan Pekerja Profesional Indonesia (IMMPI) William Yani Wea bersama Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kantornya, Jakarta. 

Hadir juga dalam pertemuan tersebut aktivis asal NTT Sebastian Salang dan Serfas S Manek. Lalu ada Anggota IMMPI Ignas W Muja dan Dery Riyad. 

William mengungkapkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan makin banyaknya oknum pejabat yang menjadi beking human trafficking atau perdagangan orang.  Saat ini, kata William, human trafficking makin memprihatinkan. Apalagi, beking dari oknum pejabat ini makin kuat.  

"Data IMMPI, di Nusa Tenggara Timur (NTT) saja ada 100 peti jenazah para pekerja migran Indonesia (PMI) yang biasanya dipulangkan dalam setahun. Keluarga PMI banyak yang kesulitan menghubungi jika ada anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri," katanya usai melakukan pertemuan dengan Mahfud MD seperti dikutip Rabu, 22 Maret 2023.

Ia melanjutkan, terhitung sejak 2018 sampai Maret 2023, ada 657 peti jenazah PMI asal NTT yg diantar pulang ke NTT. Jumlah tersebut adalah peti jenazah yang tercatat melalui kargo di Bandara El-Tari, Kupang. "Tentu ada juga yg jenazahnya tidak dipulangkan ke negara asal, karena berbagai alasan," ujarnya. 

Untuk itu, kata William, IMMPI akan membuka saluran pengaduan sekaligus mencari data serta fakta tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Data akan dikumpulkan selama tiga bulan dan nantinya akan diserahkan ke Menkopolhukam Mahfud MD untuk segera ditindaklanjuti," katanya. 

Untuk diketahui, IMMPI berafiliasi langsung dengan konfederasi buruh terbesar di Tanah Air yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea. 

Sementara itu, Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai, angka perdagangan orang dari tahun ke tahun tidak pernah berkurang. Padahal, Pemerintah terus memperbaiki peraturan, membentuk badan maupun satgas namun hasilnya masih jauh dari harapan. 

"Perlindungan terhadap pekerja migran bisa dianggap belum berhasil, karena praktik backing dan calo yang dilakukan oleh oknum aktor negara telah merusak semuanya," kata Petrus. 

Petrus mengungkapkan, ada lima daerah terbanyak kasus perdagangan orang yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT.