Kecewa Dengan Kementerian ATR/BPN, Calon PPAT Gelar Aksi Bakar Ijazah

VIVA Nasional – Para calon Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Selasa 14 Maret 2023. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut diterbitkannya surat keterangan lulus bagi para calon PPAT yang telah menempuh ujian secara serentak tahun lalu.

Mereka yang menamakan diri Forum 1801 merasa kecewa atas keputusan Kementerian ATR/BPN RI khususnya Panitia Ujian PPAT 2022 yang tidak memberikan Surat Keterangan Lulus dan wilayah kerja kepada sebanyak 1.749 peserta yang telah lulus ujian dengan nilai di atas ambang batas dengan alasan tidak tersedianya formasi/wilayah kerja.

"Saya mewakili lebih dari 1.500 teman-teman di seluruh Indonesia. Kami dizolimi. Tuntutan kami cuma tiga, pertama diberikan surat keterangan yang berlaku selama lima tahun; Kedua dibukanya formasi wilayah kerja yang seluas-luasnya di seluruh Indonesia tanpa pembatasan formasi PPAT; dan Ketiga, diikutsertakan dalam program peningkatan kualitas," kata Ketua Aksi Damai Forum 1801, Tommy Sukmadinata kepada awak media, Selasa.

Dalam unjuk rasa ini, mereka juga melakukan aksi bakar Ijazah. Ini dilakukan lantaran ijazah yang telah mereka dapatkan selama belasan tahun bersekolah dinilai sudah tidak berguna lagi.

"Kami hanya meminta tiga hal itu saja. Tidak keluar dari undang-undang," ujarnya

Tommy mengatakan, bahwaassa aksi menginginkan untuk bertemu dengan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan menyampaikan apa yang dirasakannya secara langsung. Namun apabila tak ada hasil, massa ingin menyampaikan keluhannya ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Hari ini rencananya kami akan bertemu Pak Menteri. Tapi minimal bisa bertemu Pak Dirjen dan Pak Direktur. Kami akan ke DPR RI. Bisa hari ini. Situasional. Kalau tidak ada tanggapan dari mereka, tidak ada hitam di atas putih dari mereka, kami akan lanjut ke DPR," ujar Tommy.

Tommy juga mengatakan bahwa massa aksi telah berkomunikasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PP-IPPAT. Namun, dia mengatakan hal tersebut juga tak banyak membantu.

"Kami sudah diundang. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Pak Ketua IPPAT, ke mana selama ini Anda? Kami sudah bayar satu orang Rp2,5 juta. Berapa uang yang sudah Bapak dapat? Bapak bilang, kalau ada masalah dengan kami, Bapak sebagai wadah akan mendukung kami. Kenyataannya ketika kami ngobrol dengan Bapak, Bapak tidak mau dibenturkan dengan (Kementerian) ATR/BPN. Bapak hanya janji saja kepada kami," ujar Tommy.