Pemda Harus Proaktif Wujudkan Kabupaten-Kota Peduli HAM, Masalah Pengumpulan Data Disorot

VIVA Nasional - Pemerintah daerah atau Pemda di Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta  lebih proaktif membangun sinergi antar-stakeholder untuk mewujudkan Kabupate atau Kota Peduli HAM. Diharapkan pada tahun ini banyak yang berhasil capai Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.

"Saya berharap pada tahun 2023 dari level provinsi hingga kabupaten/kota se-NTB seluruhnya dapat meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB Romi Yudianto saat Rapat Koordinasi KKP HAM dan Aksi HAM seperti disampaikan dalam keteranganya yang dikutip pada Selasa, 28 Februari 2023

Romi menyampaikan harapan lain agar pemda kabupaten/kota bisa lebih matang persiapkan pengumpulan data Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dia menekankan portal pengisian dibuka sejak Februari hingga September 2023. 

Pun, dia menekankan jumlah responden survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga diharapkan bisa terus meningkat. 

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penganugerahan capaian HAM tahun 2022. Lalu, ada juga penandatanganan komitmen survei IPK dan IKM.

Kemudian, ada juga survei integritas di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB. Dari peserta rapat evaluasi yakni Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala Bappeda, Kabag Hukum Kabupaten/Kota se-NTB. 

Untuk Pemda yang berhasil dalam penghargaan atas pencapaian aksi HAM adalah Kabupaten Lombok Tengah. Lalu, peringkat kedua Kabupaten Bima, dan peringkat ketiga Kota Mataram.

Saat paparan materi, Direktur Kerja Sama HAM 
Direktorat Jenderal HAM RI Hajerati menjelaskan materi tentang Mekanisme Penyampaian dan Penilaian Laporan KKP HAM. 

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono beri materi terkait penguatan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan maupun Imigrasi. Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Muhammad Ramayoga, beri materi menyangkut aksi HAM.