DPR Tanya Upacara 17 Agustus 2024 di IKN Fisik atau Zoom, Ini Jawaban Kepala Otorita

VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menggelar upacara HUT RI pada 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sehingga masih tersisa 559 hari hingga 17 Agustus 2024.

"Kami mohon doa dan dukungan agar tahun ini bisa menjalankan secara optimal program-program persiapan itu sehingga tahun depan apa yang diinginkan Presiden upacara di IKN Nusantara 17 Agustus 2024 bisa terlaksana," kata Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 6 Februari 2023. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro lantas mengonfirmasi progres terkini pembangunan IKN. Sebab pihaknya menilai masih “buram” sampai saat ini.

"Karena ini perintah Jokowi, perintah Presiden, wajib 2024 wajib kita pelaksanaan upacara bendera. Apakah upacaranya fisik atau zoom? kami enggak tahu juga sampai sekarang," tanya Fauzi.

Meski begitu ia mendukung rencana upacara HUT RI di IKN seperti harapan Jokowi. Hanya saja ia berharap ada rencana yang jelas terkait pembangunan dan pendanaan, mengingat sisa waktunya hanya 559 hari lagi.

Sementara itu, Bambang mengungkapkan, bahwa sebanyak 90 investor telah menyatakan keseriusan untuk berinvestasi di Ibu Kota baru.

“Kami ingin lapor juga bahwa kami menerima cukup banyak menerima pernyataan minat atau letter of interest yang hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142 dan sekitar 90 itu kami kategorikan sebagai pihak yang serius,” kata Bambang.

Bambang merincikan, pernyataan minat itu berasal dari 25 investor bidang infrastruktur dan utilitas, 15 sektor edukasi, 14 jasa konsultan, 10 sektor perumahan, 9 mixed use dan komersial, 8 sektor teknologi, 5 sektor kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, serta 2 sektor kantor pemerintah.

Adapun proyek kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan yang terdiri dari 184 tower dengan nilai investasi mencapai Rp41 triliun berasal dari Summarecon senilai Rp1,67 triliun, kemudian Nusantara’s Consortium sebesar Rp30,8 triliun dan Korea Land and Housing senilai Rp8,65 triliun.

Bambang lebih jauh mengatakan bahwa pembiayaan untuk membangun IKN masih dengan skema 20 persen dari APBN dan 80 persen menggunakan investasi dari investor. Otorita IKN pun telah membagi 9 generator ekonomi yang pembangunannya akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari generator pertama yakni pusat pemerintahan nasional.

“Kawasan pusat pemerintah ada di nomor 1 dan di kawasan lain kami membuka diri investor untuk masuk ke sana, tapi tentunya akan berbeda karena di kawasan pusat nomor 1 sudah akan tersedia infrastruktur dasar,” ujarnya.

Sementara investasi tahap prioritas 2024, kata Bambang, juga dibagi menjadi 3 zona dengan prioritas utama yakni pembangunan kawasan Istana Presiden, 4 Kantor Kemenko, Kementerian yang langsung mendukung Presiden, dan ekosistem pendukung.

Jadi berbeda dengan tahap awal perencanaan, otorita IKN memutuskan turut memprioritaskan pembangunan ekosistem pendukung di sekitar kawasan pusat pemerintahan dengan membangun infrastruktur dan fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan standar internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, mixed use, komersial dan niaga seperti pusat perbelanjaan dan fasilitas hunian.

“Kami ingin agar di 2024, kita juga bisa melihat sebagai kota yang memiliki ekosistem. Artinya fasilitas untuk mereka yang pindah dan ingin melakukan kegiatan lain selain administratif pemerintahan juga tersedia nanti,” imbuhnya.