Polemik Kenaikan Biaya Haji, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Ubah Mindset

VIVA Nasional – Polemik seputar rencana kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan pemerintah, menurut Fahri Hamzah harus menjadi momentum mengubah mindset, cara berpikir dalam mengelola pelaksanaan ibadah haji.

Fahri Hamzah, yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia) itu mengatakan, selama ini mindset pemerintah adalah sebagai konsumen. Tetapi tidak sebagai penyelenggara haji.

Mindset seperti itu, lanjut politisi asal Sumbawa NTB itu, yang membuat biaya haji berdampak semakin tinggi. Juga berdampak pada pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia itu sendiri.

"Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji," ujar Fahri, dalam keterangannya, Kamis 2 Februari 2023.

Itu disampaikan Fahri, dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk 'Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji', Rabu kemarin.

Dijelaskan Fahri, sebenarnya pemerintah Arab Saudi butuh mitra untuk penyelenggara ibadah haji. Maka Indonesia semestinya terjun sebagai penyelenggara di Arab Saudi.

Dia mencontohkan seperti Turki dan Malaysia, yang menurutnya telah lebih dahulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Mereka ikut mengatur penyelenggaraan haji, sehingga lanjut Fahri, memberi keuntungan buat para jemaahnya.

"Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup massif, Malaysia cukup massif," jelas Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 itu.

Maka ketika ikut serta dalam penyelenggaraan haji, menurut Fahri ini akan memberi efek yang baik untuk jemaah haji Indonesia. Maka menurutnya, sudah saatnya pemerintah Indonesia tidak memiliki mental 'tangan di bawah' ketika berdiplomasi dengan Arab Saudi. Melainkan perlu ada sikap tegas dalam berdiplomasi tersebut.

"Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas," katanya.

Fahri juga menilai, perlu bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), untuk mempertimbangkan dana haji yang dikelolanya, agar diinvestasikan kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Maka dengan begitu, akan sangat menguntungkan buat jemaah Indonesia. 

"Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar," jelas Fahri.

Potensi ini menurutnya perlu dipertimbangkan dengan baik, sebab Arab Saudi menjadikan hajij dan wisata sebagai sektor prioritas bagi pendapatan negara.

"Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 % dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 %-nya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.