Pemberian Konsesi ZEE Untuk Vietnam Rugikan Masyarakat, Mahasiswa Protes

VIVA Nasional – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (BEM KM UMRAH) menggelar aksi mengawal permasalahan Kemaritiman, diantaranya penolakan pemberian konsesi ZEE kepada Vietnam dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, Mahasiswa menilai Konsesi ZEE Vietnam merugikan negara dan kepentingan nelayan lokal. Selain itu, Mahasiswa juga menyuarakan agar RUU Daerah Kepulauan harus segera disahkan karena sangat mendesak dan sangat dibutuhkan daerah kepulauan, khususnya Kepulauan Riau. 

"Pemberian konsesi kepada Vietnam ini merugikan RI karena menyangkut kedaulatan, yang mana ketahui kedaulatan negara tidak bisa ditawar-tawar, dan juga konsesi merugikan nelayan lokal dalam mencari penghidupan," kata Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Alfi Riyan Syafutra, dalam keterangannya Selasa 3 Januari 2023.

Pengesahan RUU Daerah Kepulauan, kata Alfi, menjadi harapan dan akan menjawab keresahan dan kesulitan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. 

"Aksi ini mengenai penolakan Konsesi ZEE dan mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang sampai sekarang belum disahkan DPR. Aksi bersifat simbolik seperti memasang banner besar," kata Alfi
 
Alfi merangkum 7 tuntutan Kemaritiman di Kepulauan Riau yang disampaikan dalam aksi tersebut. Diantaranya yaitu satu, menolak kesepakatan Zee Indonesia-Vietnam; kedua, mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan; ketiga, mendesak pemerintah pusat memperhatikan nelayan lokal khususnya nelayan Natuna, Kepulauan Riau yang melaut di 12 mil keatas di laut Natuna Utara (Laut China Selatan). 

Tuntutan keempat, mendesak pemerintah pusat memperkuat telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau; kelima, mendesak pemerintah pusat memperhatikan itegrasi akses transportasi laut di Provinsi Kepulauan Riau. 

"Keenam Mendesak pemerintah pusat memperkuat pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Ketujuh menolak dan mendesak pemerintah pusat untuk tidak memberikan konsesi ZEE Vietnam karena sangat merugikan kedaulatan negara dan tidak pro nelayan lokal," kata Alfi

Alfi merasa kecewa karena Anggota DPR, DPD RI Dapil Kepulauan Riau tidak ada kepedulian, dan tutup mata, terhadap permasalahan kemaritiman di Kepulauan Riau. Banyak legislator asal Riau di parlemen, tapi tak pernah mewakili suara-suara nelayan, dan masyarakat pesisir. 

"Mahasiswa kecewa karena tidak ada satu pun anggota DPR RI berniat untuk merespon masalah penentuan batas ZEE Indonesia dan Vietnam. Hingga kini pemerintah belum mengumumkan informasi yang detail tentang perundingan penentuan batas ZEE Indonesia dan Vietnam," kata Alfi

Alfi menegaskan mahasiswa dan mahasiswi menuntut DPR RI harus melakukan pengawasan terhadap hasil perundingan penentuan batas ZEE. "Memenuhi kewajiban dan tugasnya untuk mendorong transparan proses pengesahan kesepakatan ZEE antara kedua negara," kata Alfi