LaNyalla Ingatkan Soal Darurat Data Penduduk dan Desa di Indonesia

VIVA Nasional – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti data kementerian dan instansi terkait jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain. Menurut dia, basis data sangat penting bukan cuma untuk Pemilu saja.

"Dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi, ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi, KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” kata LaNyalla pada Senin, 19 Desember 2022.

Bahkan, LaNyalla pernah mengungkap temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktifsaat Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan KPK.

Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa, memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial. 

Menurut KPK, ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu, ada NIK ganda sebanyak 1,06 juta orang dan ada 234 ribu orang yang meninggal tapi masih tercantum di DTKS. 

“Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” jelas dia.   

Selain itu, LaNyalla juga pernah mengungkap perbedaan pandangan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa terkait adanya desa fiktif. Awalnya, Kementerian Keuangan menyebut ada 15 desa fiktif. 

Tapi saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menteri Keuangan menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun, Menteri Desa Abdul Halim membantah bahwa tidak ada desa fiktif dan semua desa ada penduduknya. 

Ironisnya, kata LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu yakni Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan karena disinyalir tidak tepat sasaran. Anehnya, Kementerian Kesehatan memilih menggunakan data KPU yang menggelar Pilkada serentak. 

“Padahal, Pilkada serentak tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten/Kota Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?,” herannya. 

Maka dari itu, LaNyalla mengatakan darurat data ini adalah persoalan serius terutama untuk mengambil kebijakan. Karena, kata dia, apabila datanya salah itu nanti dikhawatirkan kebijakannya juga salah. 

“Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” pungkasnya.