Survei: Rata-rata Publik Puas dengan Program Pertanahan Kementerian ATR/BPN

VIVA Nasional - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi menaruh perhatian terhadap masalah pertanahan. Hal dinilai jadi program prioritas karena ada beberapa persoalan seperti reformasi pertanahan hingga pemberantasan mafia tanah . 

Dengan masalah pertahahan yang jadi perhatian khusus maka berdampak terhadap kepastian hukum. Hal ini yang terpotret dalam riset terbaru Lembaga Survei Polling Institute.

Direktur Polling Institute, Kennedy Muslim menjelaskan, kepastian hukum penting untuk menjamin rasa aman dan menghindari sengketa tanah yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Pun, kesejahteraan bisa tercapai saat pemilik tanah yang sah bisa memanfaatkan asetnya untuk kegiatan usaha. 

Maka itu, menurutnya program pemerintah terkait pertanahan perlu diketahui dan dapat dukungan dari rakyat. Tentu, harapannya agar program-program tersebut bisa berjalan.

Dalam survei Polling Institute yang digelar pada 2 sampai 8 November 2022 terdapat beberapa temuan. Salah satunya sebagian besar masyarakat mengetahui soal program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari survei, sekitar 33,9 persen responden mengaku tahu PTSL. 

Meski demikian, untuk program lainnya seperti Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan Hotline Pengaduan masih minim atau rendah diketahui masyarakat. Program itu belum lama ini diluncurkan Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

"Untuk Program Pelataran dan Hotline Pengaduan, tingkat kedikenalannya masih sangat rendah. Masing-masing di angka 5,9 persen dan 8,6 persen," kata Kennedy, dalam keterangannya, Minggu, 20 November 2022. 

Tapi, Kennedy bilang rata-rata publik mengaku puas dengan program-program pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Dia menyebut kepuasan itu seperti program PTSL yang mencapai sekitar 77,8 persen.

Pun, program Pelataran dapat kepuasan di angka 87.4 persen. Lalu, program Hotline Pengaduan ad di angka 86.6 persen.

"Tingkat awareness warga terhadap suatu program itu sangat penting. Sebab semakin tinggi, maka akan berdampak positif terhadap persepsi publik terkait kemudahan dalam pengurusan administrasi pertanahan," jelas Kennedy.

Dia menjelaskan bila warga paham program pertanahan, maka persepsinya akan positif. "Pengurusan administrasi pertanahan dinilai jauh lebih mudah," tuturnya.

Selain itu, survei juga mengukur keterkenalan Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Hasilnya, ternyata 91,3 persen responden mengaku tak mengenal eks Panglima TNI tersebut. 

Namun, hal itu bisa dimaklumi lantaran Hadi baru lima bulan menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Jokowi melantik eks Kepala Staf TNI AU (KSAU) itu pada 15 Juni 2022. 

Meski baru, tapi sebagian besar atau sekitar 63,3 persen menilai figur Hadi bisa meningkatkan kinerja di Kementerian ATR/BPN. Lalu, survei juga melaporkan mayoritas warga atau sekitar 65,8 persen menilai pentingnya digitalisasi sertifikat tanah. 

Dia menekankan urgensi itu mesti diimplementasikan jadi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Sebab, digitalisasi umumnya berdampak terhadap efisiensi dan keamanan, efisien dalam pengurusan, dan keamanan atas berbagai resiko hilang, bencana, duplikasi dan sebagainya," ujar Kennedy.

Adapun survei Polling Institute digelar pada 2 hingga 8 November 2022. Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka oleh interviewer yang sudah dilatih.  

Responden yang dilibatkan sebanyak 1.220 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki margin of error (MoE) sekitar 2,9 persen dengan rentang kepercayaan 95 persen.