5 Provinsi yang Sukses Tuntaskan Desa Tertinggal, Salah Satunya Jatim

VIVA Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya menggenjot percepatan pembangunan di desa. Perkembangan pembangunan desa saat ini sudah baik.

Untuk mendukung itu, Kemendes PDDT bersinergi dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides). Dengan sinergi itu, diharapkan bisa mendiskusikan rekomendasi dan pemikiran dari perguruan tinggi untuk kemajuan dan pembangunan desa.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan gagasan dan ide dari forum bersama Pertides sangat penting. Dia mengatakan demikian karena sebagai dasar pijakan untuk lebih menggenjot percepatan pembangunan di desa.

Halim bilang ada dua hal bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024 dan jangka menengah 2025-2045.

"Karena positioning Perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa. Dua hal itu yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia," kata Halim, dalam keterangannya, yang dikutip pada Rabu, 9 November 2022.

Menurut dia, akselerasi langkah percepatan ini sudah saatnya. Sebab, keberadaan dana desa sebesar Rp468 triliun terbukti sukses membangun desa sehingga kuat dalam ketahanan ekonomi. 

Ia menyebut saat pandemi Covid-19, faktanya desa justru alami penurunan angka kemiskinan. Lebih lanjut, dia mengatakan jika ditelusuri lebih dalam menyelesaikan persoalan di desa itu sama dengan merampungkan 84 persen permasalahan pembangunan di Tanah Air.

"Dari sisi kewilayahan, 74.691 desa atau setara 91 persen wilayah di Indonesia dan sisi kependudukan, 71 persen penduduk berdomisili di desa," jelas politikus PKB tersebut.

Pun, dia menyertakan kondisi perkembangan desa saat ini yang sudah signifikan. Ia menyampaiukan pada 2022, sekitar 6.300-an Desa Mandiri dan penurunan drastis desa tertinggal dan sangat tertinggal. 

Halim menyebut 5 provinsi yang sukses menuntaskan desa tertinggal. Kelima provinsi itu adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bangka Belitung.

"Ke depan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda," kata eks Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.

Bagi dia, tantangan yang akan dihadapi nanti diperlukan rumuskan secara detail. Hal ini penting agar orientasi pembangunan di desa sangat jelas dan bisa dirasakan warga desa. Maka itu, ia menyinggung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) jadi petunjuk arah pembangunan desa.

“SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” jelas Halim.

Sementara, Ketua Pertides Panut Mulyono menyampaikan, peran perguruan tinggi bisa mendukung SDGs Desa. Menurutnya, hal itu dengan dilakukan pengembangan dan inovasi serta berbagai kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian

Dia juga menambahkan dengan perguruan tinggi maka bisa peningkatkan kompetensi perangkat dan pendamping desa. Peningkatan kompetensi ini melalui pendidikan dan pelatihan seperti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). "RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan," kata Panut.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hadir dan sempat berikan pidato terkait pemikiran pembangunan desa.