Tolak Batas ZEE RI-Vietnam, Nelayan: Rugikan Ekonomi dan Kedaulatan Nasional

VIVA Nasional – Kalangan nelayan di Tanah Air masih terus menyoroti masalah perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam. Perundingan penetapan ZEE itu dinilai bakal merugikan kaum nelayan, dan terutama kedaulatan Indonesia terkait sumber daya perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.

Ketua Umum Komite Nasional Nelayan Nusantara (KONANN), Suwarno Tarigan mengatakan, meskipun masalah ini merupakan isu politis, namun berdasarkan peraturan yang berlaku seperti Konvensi Hukum Laut 1982, klaim Indonesia atas wilayah laut itu sudah benar.

"Maka negara harus tegas mempertahankan hak berdaulat negara kita," kata Suwarno dalam keterangannya, Senin 31 Oktober 2022.

Karenanya, Suwarno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus memperjuangkan batas-batas kedaulatan wilayah laut Indonesia sampai titik darah penghabisan. 'Kita perlu mempunyai jati diri yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara" ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Serikat Nelayan Indonesia (SNI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Berdasarkan website resmi SNI, mereka menyatakan bahwa pemberian konsesi pemerintah saat perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam, sama sekali tidak menguntungkan untuk nelayan.

Sementara KNTI juga menegaskan, pemberian konsesi ini sangat merugikan nelayan Indonesia yang selama ini beroperasi di wilayah Laut Natuna Utara.

Diketahui, perundingan antara RI-Vietnam belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan garis ZEE final. Kedua negara sempat membahas usulan 'equal' dari Vietnam, dan Indonesia telah meminta penjelasan dari Vietnam terkait maksud dan pengertian 'equal' tersebut. Namun, Vietnam belum dapat menjelaskannya.

Perundingan penetapan batas ZEE ini telah berlangsung cukup lama, sejak pertama kali diadakan pada 21 Mei 2010. Meninjau kembali proses perundingan, posisi Tim Teknis Indonesia dalam pembahasan garis ZEE sangat tidak tegas.

Sebenarnya, Indonesia telah memberikan konsesi besar kepada Vietnam, untuk mempercepatkan penyelesaian perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam. Kedua negara sudah mengupayakan adanya titik temu pada Pertemuan Teknis Ke-16, dan berharap dapat segera mencapai kesepakatan. Sehingga, hal itu dapat menjadi capaian bagi kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia pada Desember 2022.