Anggota MRP Lega Dengar Kabar Lukas Enembe Siap Terima Kedatangan KPK

VIVA Nasional - Kabar Gubernur Papua Lukas Enembe yang membuka diri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi. Lukas disebut bersedia menerima tim dokter independen dari KPK untuk memeriksa kesehatannya di rumah kediaman di Jayapura.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Benhur Yaboisembut mengapresiasi perubahan sikap Lukas. Bagi dia, sikap Lukas tersebut bisa percepat penyelesaian proses hukum terkait dugaan korupsi yang dituduhkan KPK kepada Lukas.

“Kalau Pak Lukas Enembe sudah membuka diri bertemu langsung dengan KPK. Ini adalah jalan yang terbaik. Sebagai masyarakat adat Tabi kami sangat mendukung," kata Benhur dalam keterangannya, Jumat, 28 Oktober 2022.

Dia mengimbau kelompok masyarakat pendukung Enembe agar tak menghambat dan menghalang-halangi KPK dalam memeriksa Enembe. Status kader Demokrat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. 

Benhur berharap pendukung Lukas bisa berikan kesempatan Lukas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Karena Pak Lukas sendiri sudah membuka diri, kenapa masyarakat harus menghalangi atau menghambat?" ujar
tokoh dari wilayah adat Tabi Kabupaten Jayapura tersebut.

Pun, dia juga menyarankan kelompok pendukung yang berjaga di kediaman Enembe untuk membubarkan diri.

“Sehingga jalannya pemeriksaan Pak Lukas oleh KPK bisa berjalan cepat dan lancar. Dan, di situ masyarakat bisa merasa lega, bahwa  dugaan Pak Lukas menggunakan uang negara untuk melakukan perjudian di luar Indonesia atau dimana pun, supaya jelas," lanjut Benhur. 

"Kalau itu uang pribadinya, ya berarti Pak Lukas bebas dari tuntutan,' ujar Benhur.

Namun, Benhur menyampaikan jika Enembe terbukti gunakan uang negara untuk berjudi maka gubernur dua periode itu mesti mempertanggung jawabkannya. Caranya bisa mengembalikan uang negara atau dengan opsi lain.

Menurut dia, ada penurunan kinerja di Pemprov Papua sejak Enembe sakit. Apalagi pasca Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Pun, dia mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk Penjabat (Pj) yang berkompeten demimemulihkan kinerja Pemprov.

Benhur bilang, masyarakat Papua saat ini membutuhkan pembangunan ekonomi yang mesti terbangun. Selain itu, ada beberapa hal urgen yang sedang dihadapi di tahun politik. 

Dia menyebut sejumlah hal urgen seperti Pemilu legislatif dan Pilpres yang tinggal setahun lagi akan dihadapi masyarakat Papua. Kemudian, pembentukan tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua yang juga perlu diurus. 

“Ini sangat urgen. Kalau tidak ada pengganti (Pj. Gubernur) maka sudah jelas, semua urusan itu akan tertunda, terhambat," kata Benhur.