Halim Iskandar ke Bupati Belu NTT: Daerah Perbatasan Jadi Perhatian Negara

VIVA Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan pentingnya penjagaan wilayah batas lintas negara. Salah satunya Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Gus Halim, sapaan akrabnya mengatakan demikian saat bertemu dengan Bupati Belu Agustinus Taolin. Dia menekankan, dalam pertemuan tersebut dibahas wilayah batas lintas negara di Belu yang jadi prioritas dalam pembangunan. 

Menurut dia, hal itu perlu keterlibatan semua pihak termasuk Kemendes PDDT untuk mensukseskannya. Halim bilang pihaknya akan berada di garda terdepan untuk terus memajukan desa-desa di Belu.
 
“Yang penting batas lintas negaranya, sangat strategis, nanti kami bantu,” kata Halim di Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022.

Pun, ia mengatakan, Belu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste harus jadi perhatian. Halim menyebut seluruh aktivitas pembangunan di Belu mesti dikawal. 

Lebih lanjut, dia menceritakan dirinya sudah melihat langsung kondisi Belu pada Agustus 2022. Saat itu, politikus PKB itu bertindak sebagai inspektur Upacara Bendera dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Duabesi.

Halim memastikan daerah perbatasan akan terus jadi perhatian negara yang berdaulat dan aman. Dia juga menyinggung, proses pembangunan 100 unit rumah untuk para transmigran di Belu yang saat ini tengah berlangsung. Ia bilang, rencana itu akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya menyesuaikan regulasi.

Sementara, Bupati Bely Agustinus Taolin menjelaskan pertemuannya dengan Halim. Bely menekankan tujuannya menemui eks Ketua DPRD Jawa Timur itu untuk melaporkan program perumahan yang sudah berjalan. 

"Rencana tahun depan sisa 75 perumahan untuk transmigran. Makanya tadi ada info pak Dirjen punya 100 usulan tidak bisa masuk di tahun depan karena terlambat,” jelas Agustinus.

Dia mengatakan, pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten Belu untuk 2023 juga sedang diajukan. Menurut dia, sempat terhambat karena tak adanya Satker kabupaten selama lima tahun terakhir. 

Dia mengatakan pengajuan ini diupayakan bisa berhasil sehingga tak perlu menunggu sampai 2024. Begitu juga kondisi lahan yang akan dibangun dipastikan tak lagi bermasalah. 

Ia menyebut untuk sertifikat dan kebutuhan legal lainnya juga telah selesai diurus termasuk konflik antar warga.