Ganjar Desak Pemerintah Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer

VIVA Nasional – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo desak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ganjar menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang baru dilantik, Azwar Anas.

“Pada saat (Azwar Anas) dilantik saya WhatsApp, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa 13 September 2022.

Ganjar mengusulkan kepada Anas untuk tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, karena menurut dia, itu sudah tidak perlu. Untuk sekarang yang dilihat adalah skill sesuai dengan formasinya. “itu yang diperlukan”.

“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill.” Kata Ganjar

Terkait dengan pembahasan tenaga honorer, lanjut Ganjar, ia menginginkan diskusi secara langsung dengan Anas. Dia berpesan, Anas harus berpihak pada ASN kompeten, dengan memberi reward dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

“Yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi. Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan, aturan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.

“Kalau itu memang harus dilakukan, ya kita harus mencari SDM yang multitalenta. Sehingga mereka bisa bekerja maksimal. Tetapi itu butuh waktu, ya makanya tidak bisa dalam waktu pendek.” Pungkas Gubernur Jawa Tengah Itu