HMI Kalsel Kecam Tindakan Represif Aparat ke Pendemo di Dompu NTB
- Istimewa
VIVA Nasional - Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan melakukan demo turun ke jalan. Aksi ini mereka lakukan sebagai protes tindakan represif aparat Polri terhadap mahasiswa pendemo di Kabupaten Dompu, NTB, beberapa hari lalu.
Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi menyampaikan pihaknya tak terima dengan aksi represif aparat yang merespons pendemo penolak kenaikan BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu. Ia bilang mendapatkan informasi banyak kader HMI perempuan yang mengalami luka di bagian wajah.
Begitu juga menurutnya tindakan represif terjadi di Bengkulu. Ia mengatakan aksi aparat itu tak sesuai dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang diatur dalam Undang-Undang.
Demo mahasiswa kecam aksi represif aparat Polri.
- Istimewa
Maka itu, ia menekankan agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga mesti bertanggungjawab atas tindakan represif yang dilakukan pasukan korps Bhayangkara. Menurutnya, tindakan represif itu juga sebagai kegagalan slogan Polri yang diganungkan Listyo Sigit yaitu Presisi.
"Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri presisi," tuturnya.
Abdi menyinggung tindakan represif aparat Polri beberapa waktu terakhir ini seperti memperlihatkan kesewenang-wenangan terhadap Hukum. Dia menyoroti kasus kematian Novriansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang diduga dibunuh oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo Cs.
"Coba lihat tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Bagaimana dramanya dimainkan tapi kan terungkap juga," tuturnya.
ilustrasi 3 jenderal polisi dimutasi kasus Brigadir J
- VIVA
Pun, dia meminta agar Presiden Joko Widodo bisa segera melakukan reformasi terhadap institusi Polri. Dia bilang Presiden Jokowi punya kemampuan untuk menyelamatkan Institusi Polri.
"Sebagai Amanat reformasi dari Kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggota nya," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung isu kemunculan sindikat judi online dengan diagram Konsorsium 303 juga mesti jadi perhatian Jokowi dan Polri. Apalagi isunya dugaan sejumlah petinggi Polri terseret dalam Konsorsium 303.