Soal Laporan Erick, Faizal Assegaf: Saya Siap Dipenjara Jika Salah

VIVA Nasional – Faizal Assegaf, datang memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Faizal mengklaim siap dipenjara bila terbukti bersalah. 

"Kalau saya salah saya siap dipenjarakan, mau dibawa ke jalur manapun saya siap. Tapi kalau saya tidak salah dan sampai sudah sejauh ini sudah menegaskan berkali-kali saya tidak salah, jangan pernah menggertak saya," ujar Faizal kepada wartawan, Senin 5 September 2022.

Dia mengaku hadir lebih awal dari panggilan yang sejatinya dilakukan besok, Selasa 6 September 2022. Faizal mengaku membawa fakta untuk menguatkan pembelaannya terhadap laporan Erick Thohir dalam pemeriksaan hari ini.

"Tapi saya percepat hari Senin untuk memenuhi panggilan dan saya sudah menyerahkan semua fakta-fakta yang mempertegas bahwa saya tidak menulis apapun dalam  video itu," ujar Faizal. 

Dia berdalih cuma mengunggah ulang video yang beredar di media sosial. Dimana, kata dia, video mengungkap dugaan Erick Thohir punya istri banyak. Faizal merasa tak melakukan perubahan konten video itu. 

"Saya sudah serahkan bukti-bukti dan saya berharap polisi segera mengejar pihak-pihak yang terbukti mengedarkan konten Erick dengan caption merah itu di seluruh grup WhatsApp," tambah Faizal

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, resmi melaporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Kuasa hukum Erick Thohir, Ifdal Kasim mengatakan kliennya tersebut telah mendatangi Bareskrim sebagai warga negara untuk mengadukan apa yang dialami, dirasakan atas serangan kepada martabat pribadinya serta martabat keluarga besarnya.

Laporan Erick Thohir tercatat laporan polisi (LP) Nomor: LP/B/0490/VIII/2022/SPKT/ BARESKRIM POLRI, tanggal 29 Agustus 2022. Dalam laporan tersebut, Faizal diduga melanggar Pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.