HMI Kecam Keras Aksi Represif Aparat ke Demonstran di Dompu NTB

VIVA Nasional - Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar gelar aksi demonstrasi pada Jumat kemarin, 2 September 2022. Mereka menyuarakan kecaman terhadap aparat polisi yang bertindak represif ke mahasiswa pendemo menolak kenaikan harga BBM di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo menyampaikan sebagian mahasiswa pendemo di depan kantor DPRD Kabupatan Dompu adalah anggota HMI perempuan. Aksi mereka sama dengan di Bengkulu yang menolak kenaikan harga BBM. Arsy mengingatkan menyampaikan aspirasi di hadapan umum dijamin UU. 

"HMI Cabang Makassar, mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu," kata Arsy, dalam keterangannya, Sabtu, 3 September 2022.

Arsy menyinggung tindakan Represif aparat kepolisian tersebut seolah-olah membenarkan dugaan kesewenang-wenangan institusi polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat. Dia mengaitkan hal itu dengan kasus pembunuhan terhadap Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dia bilang kasus pembunuhan terhadap Brigadir J itu menghebohkan masyarakat Indonesia. Apalagi salah satu tersangka merupakan eks Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. 

"Hal itu dapat dilihat pada tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, bagaimana drama dimainkan," tutur Arsy.

Bagi dia, dengan dugaan keterlibatan puluhan anggota Polri dalam kasus pembunuhan itu memperlihatkan lembaga korps Bhayangkara sedang tak baik-baik saja.

Arsy mengkritisi agar Polri sebagai lembaga penegah hukum bisa bertanggung jawab atas tindakan represif terhadap rekan-rekan HMI saat demo di Dompu. Ia menyoroti slogan Presisi yang digaungkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Tindakan represif saat penanganan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri presisi," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsy berharap agar Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi Institusi Polri secara total. Menurut dia, Kapolri Listyo Sigit sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya.

Maka itu, ia menekankan sang kepala negara mesti turun tangan agar bisa menyelamatkan marwah Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Selain itu, ia juga meminta Jokowi juga memperhatikan isu dugaan sindikat judi online, narkoba hingga diagram Konsorsium 303 yang jadi perhatian publik.