OSO: HKTI Masih Belum Viral di Kalangan Petani

VIVA – Jajaran pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dari tingkat pusat dan daerah diminta optimal turun langsung ke desa untuk memperhatikan nasib petani. HKTI juga diimbau gencar dalam ikhtiar promosikan program ke petani.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Oesman Sapta Oedang alias OSO saat Rakernas di Ancol, Jakarta. Oso menekankan beberapa pesan agar HKTI yang di antaranya agar lebih banyak bergerak dan dekat dengan kalangan petani.

"Pada kesempatan ini, saya mewakili BPO minta perhatian yang serius dari seluruh jajaran pengurus HKTI agar meningkatkan peran dan kinerja dalam memperjuangkan kehidupan Petani," kata Oso, dalam keterangannya, yang dikutip pada Sabtu, 2 Juli 2022.

Oso menambahkan HKTI juga mesti perbanyak kegiatan termasuk turun langsung seperti ke pelosok desa-desa. Dia menyebut ikhtiar itu seperti bisa memviralkan setiap kisah petani yang berhasil sehingga bisa jadi contoh inspirasi.

Pun, dia mengimbau agar HKTI bisa fokus terhadap permasalahan yang dihadapi petani seperti kasus sengketa lahan. Oso bilang, masalah reforma agraria serta mafia pertanahan jadi persoalan petani dan  harus segera diatasi.

Terkait itu, dia mau HKTI ke depan punya peran dengan bisa menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"HKTI harus mengambil langkah cepat menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Sehingga petani dapat menerima tambahan lahan dan sertifikasi lahan yang legal," jelas Ketua Umum DPP Hanura tersebut.

Kemudian, dia juga mengkritisi kurang gencarnya promosi HKTI ke publik. Bagi dia, hal itu terlihat karena masih banyak petani yang belum mengenal nama HKTI. "HKTI ini masih belum viral di kalangan petani," tutur eks Ketua DPD RI tersebut.

Oso juga menekankan beberapa hal yang sudah dikemukakan olehnya tadi menjadi PR HKTI. Maka itu, penting PR bagi pengurus HKTI agar untuk lebih banyak mengeksekusi program kerja yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh petani.

"Lahan dan kebun percobaan perlu dikembangkan di setiap provinsi, kalau bisa di setiap kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar Dewan Pakar HKTI yang merupakan kumpulan para akademisi dan praktisi pertanian diberikan peran serta kesempatan yang lebih besar. Kesempatan ini dalam arti untuk melakukan kajian dan mencari solusi out of the box.

Dengan demikian, ia berharap kehadiran HKTI bisa dirasakan lebih besar manfaatnya bagi petani dan pemerintah.

"DPP HKTI juga perlu mengkaji dan mencari solusi agar impor pangan dapat dikurangi atau dihentikan. Ini bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan petani tanpa merugikan konsumen," jelas Oso.

Adapun dalam acara Rakernas itu, Ketua Umum DPP HKTI, Moeldoko juga melantik tiga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI yaitu Sulawesi Tenggara, Yogyakarta dan Kalimantan Tengah.