TNI Dikritik Salurkan BLT Minyak Goreng, Panglima: Kami Diperintah

VIVA – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI diperintahkan untuk membantu penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat yang membutuhkan. Andika menegaskan peran TNI hanya mempercepat penyaluran bantuan minyak goreng dari pemerintah.

"Kami mendistribusikan bantuan pemerintah, artinya agar lebih cepat. Itu hanya untuk mempercepat pada pendistribusiannya saja, tidak lebih dari itu," kata Andika usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022.

Hal ini ditegaskan Jenderal Andika sebagai respon atas kritik dari sejumlah pihak mengenai peran TNI dalam proses distribusi bantuan minyak goreng dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dia menjelaskan TNI mendapatkan perintah dari pemerintah untuk mendistribusikan bantuan minyak goreng kepada pedagang kaki lima, warung, dan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Dia menyebutkan distribusi bantuan tersebut dilaksanakan di 257 kabupaten dan kota, dimana hingga kini hampir 100 persen penyaluran bantuan itu telah terlaksana.

"Adapun distribusi dari pemerintah tidak ada hambatan, bahkan kami laksanakan hampir 100 persen," tambahnya.

Penyaluran bantuan minyak goreng yang dilakukan TNI di 257 kabupaten dan kota tersebut merupakan separuh dari jumlah keseluruhan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Sebanyak 257 kabupaten, kota itu bagian setengah dari seluruh jumlah kabupaten, kota di Indonesia; karena setengah lagi (distribusi) dipegang oleh Polri," ujarnya. 

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan kepada jajarannya agar pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah pusat harus tepat sasaran.

"Bantuan langsung tunai minyak goreng semuanya harus sampai ke tangan mereka yang memang berada di daftar penerima," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dipantau dari kanal YouTube di Jakarta, Minggu.

Panglima TNI mengatakan dana bantuan BLT minyak goreng dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang tersebar di 257 kabupaten/kota di Indonesia telah ditransfer oleh Pusat Keuangan (Puskeu) TNI kepada jajaran yang akan membantu pendistribusian.

Dana tersebut, katanya, dikirim kepada 15 komando daerah militer (kodam) dan 209 komando distrik militer (kodim) yang diperuntukkan bagi 2.130.000 penerima manfaat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Terkait dengan hal itu, Panglima TNI bersama jajaran Asisten Panglima TNI telah membuat rencana terkait mekanisme target pendistribusian dana bantuan.

"Intinya, semua harus sampai ke tangan penerima karena itu adalah hak mereka," tegas Andika. (Ant)