DPR Minta Kemenkes Bikin Kebijakan yang Berpihak pada Vaksin Halal

VIVA - Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin COVID-19 dari Fraksi Golkar, Darul Siska, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung yang telah mewajibkan untuk menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi lanjutan (booster).

"Terkait vaksin halal, berapa yang akan dibeli vaksin dari luar negeri dan dari dalam negeri yang direncanakan. Biofarma dan Biotis apakah akan memproduksi sesuai kebutuhan ataukah memproduksi sesuai kemampuan," kata Darul dalam siaran pers diterima wartawan, Kamis, 2 Juni 2022.

Semangat Gunakan Vaksin Halal Tak Boleh Kendor

Darul juga menyampaikan semangat menggunakan vaksin halal tidak boleh kendor, karena hal ini sudah menjadi putusan Mahkamah Agung. Diapun menunggu dan mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penggunaan vaksin halal di dalam negeri.

"Supaya tidak lagi ada protes dan dianggap pembangkangan terhadap putusan MA. Kita juga mendorong dari 7 vaksin yang digunakan Kemenkes semuanya sudah mendapat fatwa halal," kata Darul.

Tak Boleh Ada Pengabaian

Senada dengan Darul, Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, juga mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah pemerintah untuk membeli vaksin halal. Hal ini dikarenakan tdak boleh lagi ada pengabaian terhadap vaksin halal dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.

"Karena tidak ada jalan lain saya kira semua sudah sepakat penggunaan vaksin halal ini sudah merupakan kewajiban. Karena penolakan terhadap vaksin halal merupakan penolakan terhadap putusan sebuah Mahkamah yang diakui keberadaannya sebagai lembaga hukum tertinggi di negara kita," kata Yahya.

Sehingga, kata Yahya, ini bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dia mempertanyakan vaksin halal Sinovac dan Zifivax yang dibeli oleh pemerintah berapa banyak. Dia mengingatkan agar pemerintah jelas dalam mempersiapkan vaksin halal untuk booster.

"Saya mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memasukkan vaksin halal sebagai vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi. Yang saya tanyakan jangan sampai ini hanya dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri tetapi tidak dibeli," katanya.

Pertanyakan Kesalahan Penggunaan Anggaran

Dalam rapat panja vaksinasi, Selasa, 31 Mei 2022, hampir seluruh anggota mempertanyakan adanya kesalahan perencanaan dalam penggunaan anggaran. Anggaran TA 2022 digunakan untuk membiayai kontrak pembelian tahun 2021.

Begitu juga perkiraan Kemenkes stok vaksin saat ini sekitar 47 juta dosis, sementara kebutuhan hanya 43 juta dosis. Sehingga adanya kontrak vaksin baru, tak luput dari sorotan panja.

Kemenkes tidak mampu menyajikan perincian data stok vaksin yang ada saat ini berapa yang halal dan tidak halal. Padahal dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung terkait Vaksin Halal adalah final dan mengikat, harus menggunakan vaksin halal dalam booster.

Anggota Panja pun menyarankan agar vaksin yang tidak halal dan vaksin kadaluarsa agar dimusnahkan.