Polisi: Tak Ada Pengalihan Lalu Lintas saat Buruh Demo

VIVA – Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwanta mengatakan bahwa petugas tidak melakukan pengalihan arus lalu lintas saat massa demonstran dari kalangan buruh berunjuk rasa di Gedung DPR/MPR maupun Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada Sabtu, 14 Mei 2022.

“Tidak ada pengalihan arus, seperti yang dilihat, tetap berjalan sesuai biasa jalur dari Gatot Subroto ke Palmerah, baik yang ke timur juga enggak ada masalah,” kata Purwanta.

Selain itu, kata dia, tampak juga di Jalan Tol Dalam Kota berjalan seperti biasa dan massa buruh menyampaikan aspirasinya secara tertib yakni duduk dengan baik. Memang, hari ini para buruh merayakan May Day Fiesta 2022.

Sejumlah elemen buruh membubarkan diri dari Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, setelah menyampaikan aspirasi mereka. Massa lantas bergerak menuju ke Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan untuk merayakan May Day Fiesta 2022.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa sebanyak 50.000 orang. Semestinua mereka mengerahkan massa hampir 100.000 orang.

Tapi, kata dia, dengan pertimbangan kapasitas GBK dan juga pertimbangan proses yang harus dijaga bersama-sama sesuai imbauan pemerintah, maka massa aksi hari ini di Jakarta dan Jawa Barat-Banten dikurangi menjadi hampir lebih 50.000 orang.

“Aksi di depan Gedung DPR memang kami tidak maksimalkan. Karena massa aksi sudah berkumpul di Stadion GBK,” kata Said Iqbal.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengingatkan sejumlah elemen buruh yang berunjuk rasa untuk tetap menjaga situasi ketertiban dan tidak terprovokasi dengan oknum-oknum yang membuat kericuhan.

“Imbauanya agar tetap menjaga situasi tetap tertib, aman, dan menghargai masyarakat pengguna jalan lainnya. Jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” kata Dedi.

Polri menghargai penyampaian pendapat di muka umum dari para serikat pekerja. Tentu, kata dia, Polri akan melayani, mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh oleh seluruh Polda jajaran.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Polri berkomitmen menghargai hak-hak demokrasi. Maka, siapa pun yang melakukan aksi unjuk rasa itu akan dilakukan pengawalan dan pengamanan.

“Ini sesuai dengan UUD 1945 dan amanat UU Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum,” ujarnya.