Sederet Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur dalam UU TPKS

VIVA – DPR RI sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2022.

Berdasarkan draft UU TPKS, terdapat sembilan jenis tindak kekerasan seksual. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU TPKS. 
Adapun sembilan tindak pidana kekerasan seksual di antaranya:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi 
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual 
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Baca juga: Asyik, 758 Ribu Formasi Guru ASN PPPK 2022 Dibuka 

Selain sembilan jenis tindak kekerasan seksual, dalam Pasal (4) Ayat (2) UU TPKS terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain, di antaranya:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap Anak
4. Perbuatan cabul terhadap Anak
5. Eksploitasi seksual terhadap Anak
6. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
7. Pornografi yang melibatkan Anak
8. Pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
9. Pemaksaan pelacuran 
10.  Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual 
11.  Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga 

Lalu, ada juga tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS terdiri dari 93 pasal. Dia berharap, hadirnya instrumen ini berpihak kepada korban kekerasan seksual.

"Ini sebuah pembahasan yang cukup ekspress. Ini komitmen politik DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU TPKS. Partisipasi publik yang luas, bahkan detik-detik akhir kami masih menerima audiensi. Ini adalah rancangan yang berpihak kepada korban," kata Willy dalam laporan hasil pembahasan RUU TPKS pada rapat paripurna.

Politikus Partai NasDem ini memastikan, RUU TPKS merupakan payung hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Karena itu, ia berharap aturan ini menjadi langkah maju bagi tindak pidana kekerasan seksual.

"Kedua, aparat penegak hukum memilik payung hukum terhadap kekerasan seksual. Ini kehadiran negara terhadap korban kekerasan seksual. Ini sebuah langkah yang maju," imbuhnya.