Aliansi Mahasiswa Indonesia Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

VIVA – Ratusan mahasiswa dari Universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat, pada Jumat sore tadi, 1 April 2022. Para mahasiswa ini menggelar aksi untuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, sebagaimana hal tersebut menjadi wacana yang tengah digulir oleh sejumlah elite politik Indonesia.

Melihat wacana yang kini jadi bola liar di tengah masyarakat itu, para mahasiswa tersebut pun menyampaikan ultimatum tegas yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. 

Dalam ultimatum tersebut, para mahasiswa meminta Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan pernyataan resminya terkait perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Baca juga: PBNU Ikut Pemerintah Putuskan Awal Ramadhan Minggu 3 April 2022

"Melihat polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kami menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan secara resmi menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," kata salah satu orator saat membacakan ultimatum para mahasiswa.

Para mahasiswa tersebut pun memberi waktu kepada Presiden Jokowi paling lama dua hari, yang terhitung setelah aksi hari ini, yakni Jumat, 1 April 2022. 

Para mahasiwa pun mengancam akan menggelar aksi dalam jumlah massa yang lebih banyak apabila Presiden Jokowi tak memberikan pernyataan tersebut.

"Selabat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April 2022. Apabila presiden tidak membuat pernyataan tersebut, maka kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Terpisah, Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen yang juga menjadi orator dalam aksi tersebut menyebutkan jika Jokowi belum tegas menolak penundaan pemilu yang menjadi bola liar saat ini.

"Kami katakan kalau dia (Jokowi) menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya," ujar Pedro.

Menurut Pedro, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, namun hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah Menterinya.

Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menurutnya aktif menyampaikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana? Mengorganisir atau menduga ada upaya mengendalikan asosiasi pemerintah desa itu. Di media Luhut Binsar Pandjaitan (disebut) di baliknya. Di mana Luhut adalah dewan penasihatnya," sebutnya.  

"Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadikan artinya belum clear, belum selesai. Di antara kabinet nya sendiri pun belum satu komunikasi, jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi," ujarnya.