Bertemu DPD, Forkodetada Jabar Suarakan Cabut Moratorium Pemekaran DOB

VIVA – Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) mendesak pemerintah pusat segera membuka secara parsial moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) untuk wilayah Jawa Barat.

Tuntutan itu disampaikan pimpinan dewan pengurus Forkodetada Jabar saat menyampaikan surat, terkait pencabutan moratorium pemekaran wilayah secara parsial kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyala Mahmud  Mattaliti, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Maret 2022.

“Pemerintah pusat tidak perlu khawatir terkait anggaran untuk pemekaran daerah,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Forkodetada Jabar, Holil A Umarzen dicukil dari siaran pers, Rabu, 23 Maret 2022.

Holil menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah mengusulkan kepada pemerintah pusat sejumlah delapan calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB), yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.

Dia menambahkan, Jawa Barat, provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia yaitu 50 juta jiwa, saat ini hanya memiliki 27 kabutapen/kota. Hal itu menjadi kendala untuk melakukan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Oleh karena itu, pemekaran kabupaten/kota  di Jawa Barat adalah kebutuhan yang sangat mendesak,” ujar Holil.

Pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota pada 2014. Terkait hal itu, Holil meminta kepastian dari pemerintah pusat terkait CDPOB yang telah diusulkan oleh Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil.

Holil menyebutkan, pihaknya siap berkomunikasi dengan legislator dan pemerintah pusat, jika diperlukan. Namun bila permintaan membuka secara parsial moratorium pemekaran daerah tak digubris, dia akan mengerahkan massa ke Jakarta. “Kami Forkodetada Jabar akan datang ke DPR RI dan Kemendagri, bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut dari DPD RI hadir yaitu Jimly Asshidiqie (DKI Jakarta), Habib Ali Alwi (Banten), FachruL Razi (Aceh) dan Eni Sumarni (Jabar) dan Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Daerah Kemendagri Valent. Dalam pertemuan disepakati bahwa pembentukan Forum Koordinasi Desain  Penataan Daerah Nasional merupakan hal strategis. 

Terutama jika dikaitkan dengan usulan kolaborasi perencanaan dan penataan daerah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk soal penataan daerah, setelah Idul Fitri nanti, bila perlu," ujar Fachrul Razi.