BKSAP DPR Ungkap Hasil Dialog IPU 144 Soal Penanganan Ukraina-Rusia

VIVA – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajukan draft resolusi berupa dialog dalam menengahi konflik antara Rusia dengan Ukraina, dalam Forum Inter-Parliamentary Union (IPU) 144 di Nusa Dua, Bali. Dalam forum itu, draft resolusi parlemen Selandia Baru yang diterima dibandingkan dari parlemen Indonesia.

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon menjelaskan, resolusi yang ditawarkan DPR RI disampaikan dalam forum emergency items. Menurut dia, forum emergency items memang bagian dari Sidang IPU untuk mengangkat topik-topik yang sedang hangat.

“Sekarang ini yang diangkat adalah tentang konflik atau perang antara Rusia dan Ukraina,“ kata Fadli di Bali pada Senin, 21 Maret 2022.

Beberapa waktu lalu, kata Fadli, Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa mengajukan satu resolusi dengan judul agresi Belarusia dan Rusia terhadap Ukraina. Dia mengatakan, draft resolusi yang diajukan Ukraina cukup keras yang menyudutkan satu pihak.

“Memang draft resolusi itu cukup keras, memang satu pihak gitu ya. Proposal Ukraina itu proposal yang sangat keras mengecam Rusia, wajar. Bahkan dia melibatkan negara lain, tidak hanya Rusia, Belarus. Jadi agresi Belarusia dan Rusia terhadap Ukraina dan isinya tuh semuanya kecaman,” ujarnya.

Fadli mengatakan, Indonesia tidak ingin asal mengecam tapi ambil jalan tengah moderat. Perbuatan Rusia ke Ukraina sangat memprihatinkan dan mengecam terjadinya serangan-serangan yang menimbulkan korban di masyarakat sipil.

“Tetapi di sisi lain, kita harus mencari jalan keluar. Tentu perang harus dihentikan, situasi harus diturunkan eskalasinya, itu juga ada di dalam proposal kita. Kita tidak mau itu asal mengecam, kita bikin jalan tengah moderat,” katanya.

Akhirnya, kata dia, Ukraina mencabut proposalnya dan yang diterima proposal New Zealand. Sebab, resolusi yang diajukan oleh Selandia Baru dinilai lebih moderat jika dibandingkan dengan resolusi yang diajukan Ukraina. Menurutnya, resolusi yang diajukan Selandia Baru lebih banyak menuai suara peserta forum dibandingkan milik Indonesia.

“Saya kira, proposal dari New Zealand ini jauh lebih moderat ketimbang yang tadinya di-support negara-negara Eropa Barat. Jadi kita menyaksikan ini proses demokrasi di IPU, dan menurut saya ini suatu hal yang baik. Indonesia yang mendukung 300-an, yang mendukung mereka itu 500-an,” katanya.

Namun, Fadli mengatakan, forum tersebut tidak ingin menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Ada hal yang lebih penting yakni membuka jalan dialog bagi Rusia dan Ukraina guna menengahi konflik yang sedang terjadi.

"Kita tidak ada target untuk menang-menangan, tapi target kita adalah untuk memoderasi. Jadi secara target kita udah berhasil. Karena, kita memoderasi apa yang telah dilakukan dari proposal sebelumnya yang sangat keras," katanya.

Sementara Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, misi Indonesia dalam Forum IPU untuk menciptakan resolusi yang tidak berpihak telah tercapai. Menurut dia, terciptanya perdamaian di Ukraina menjadi poin utama.

"Bahwa esensi sangat mengutuk keras. Tetapi pada prinsipnya, titik temu utama dan kita sudah berhasil memoderasikan. Sudah disampaikan bahwa isu utamanya adalah kita ingin betul-betul terwujudnya perdamaian dan kedamaian di Ukraina," kata Anggota DPR asal Bali ini.

Dia mengatakan, Indonesia termasuk Bali sangat menjunjung tinggi perdamaian sehingga apa yang dihasilkan resolusi emergency items itu mengerucut kepada peaceful solution dan ini memang sudah terwujud peaceful solution.

“Kita semua bersaudara, karena memang esensi utama parlemen kita adalah mempertemukan kebersamaan kita untuk mencari solusi untuk perdamaian dan kedamaian,” katanya.