Puan Singgung Isu Perdamaian Global di Pembukaan Sidang IPU ke-144
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyinggung soal perdamaian global di pembukaan Sidang IPU (Inter-Parliamentary Union) ke-144 di Nusa Dua Bali pada Minggu malam, 20 Maret 2022. Dalam pembukaan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir bersama Presiden IPU Duarte Pacheco.
"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah berkenan hadir dan membuka Majelis IPU ke-144," kata Puan pada Minggu, 20 Maret 2022.
Menurut dia, Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar Parlemen. Hal ini juga berguna untuk membangun jembatan bagi negara yang memilliki perbedaan pandangan.
"Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani di pembukaan Sidang IPU (Inter-Parliamentary Union) 144 di Nusa Dua Bali pada Minggu malam, 20 Maret 2022.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Selain itu, Puan mengatakan Sidang IPU ini sebagai upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan. Sehingga, IPU 144 di Bali dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan budaya damai (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan.
"Melalui upaya damai, pertemuan Majelis IPU ini mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Tentunya kita mengharapkan perang segera berakhir, dan dilakukan gencatan senjata," jelas dia.
Kemudian, kata Puan, pentingnya penghormatan kepada hukum internasional, piagam PBB, dan perlunya peneguhan terhadap integritas teritori untuk mencapai resolusi konflik Rusia dan Ukraina.
"Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina," tegas Puan.
Puan lantas mengingatkan agar parlemen mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang. Selanjutnya, Parlemen juga diminta untuk bisa memobilisasi dukungan masyarakat internasional dalam penanganan dampak sosial pandemi seperti bertambahnya kemiskinan dan ketimpangan.
Terlepas konflik di Ukraina, Puan menyoroti situasi demokrasi di Myanmar akibat konflik internal yang sudah terjadi setahun belakangan ini. "Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi," ucapnya.