Surati Jokowi, APPSI: Pedagang Pasar Merugi Gegara Distribusi Migor

VIVA – Kelangkaan minyak goreng berimbas terhadap distribusi bahan pangan tersebut ke pedagang di pasar. Kondisi pedagang yang merugi jadi perhatian Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sehingga menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APPSI, Sudaryono menyampaikan surat terbuka dikirim ke Jokowi karena dalam beberapa pekan terakhir, pedagang di pasar kesulitan belanja minyak goreng. Padahal, pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dia mengatakan pada dasarnya mengapresiasi pemerintah Jokowi sudah menentukan HET minyak goreng. Rinciannya, HET Rp11.500 untuk minyak goreng curah. Lalu, harga Rp13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana. Kemudian, Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan premium.

Namun, ia mengkritik distribusi barang dan aturan kebijakannya yang tak merata. Bahkan, melihat realitas di lapangan cenderung mengabaikan azas keadilan. Dia menyinggung distribusi seperti diprioritaskan untuk dijual di retail modern.

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di retail modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryanto, dalam keterangannya, Rabu, 9 Maret 2022.

Bagi dia, dengan realitas itu jelas mengabaikan azas keadilan sehingga merugikan para pedagang pasar tradisional. Menurut dia, HET hanya berlaku untuk kemasan minyak goreng di retail modern. 

Menurutnya, dengan kondisi itu membuat banyak pembeli minyak goreng bergeser ke toko retail modern.

"Banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di retail modern. Hal ini tentu menguntungkan peretail modern dan merugikan pedagang pasar rakyat," ujarnya.

Pun, terkait stok minyak goreng di pasar tradisional tak banyak laku. Alasannya karena harga jual masih tinggi, yakni antara Rp19 ribu sampai Rp21 ribu per liter. 

Dia bilang untuk harga modal minyak goreng per liter antara Rp17 ribu sampai Rp19 ribu. Meski demikian, ia menyebut kalangan pedagang pasar selalu disalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi. 

"Sementara, ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," lanjut Sudaryanto.

Maka itu, ia berharap Jokowi bisa memperhatikan pedagang pasar rakyat. Cara ini salah satunya dengan melibatkan di dalam program subsidi harga minyak goreng sesuai kebijakan HET.

Dia menegaskan pihaknya siap mendukung dan terlibat program pemerintah yang pro terhadap rakyat seperti pendistribusian minyak goreng. 

"Mensukseskan program-program kerakyatan pemerintah dalam pelaksanaan distribusi minyak goreng dan juga kebutuhan pokok penting lainnya," tuturnya.

Kemudian, ia khawatir jika pelaku pasar tradisional tidak dilibatkan dalam menyalurkan atau menjual komoditi bersubsidi, maka asumsi publik bisa bergeser. Pergeseran asumsi itu seperti misalnya pemerintah kalah dengan swasta.

Lebih lanjut, ia menambahkan pasar rakyat atau retail tradisional di Tanah Air berjumlah lebih kurang 16 ribu pasar. Belasan ribu pasar itu menghidupi sekitar 16 juta pedagang. 

Dia mengingatkan mestinya fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar jadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat dan daerah. 

"APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara retail modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif," katanya.