Cegah Teknologi Abal-abal, BMKG Gandeng LKPP dan KPK

VIVA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merapkan sistem e-katalog dalam pengadaan alat operasional utama (aloptama). Penerapan sistem itu untuk mencegah masuknya peralatan dan teknologi “abal-abal” yang berakibat fatal terhadap upaya penguatan sistem peringatan dini bencana yang handal, cepat, tepat, dan akurat.

Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi

Dalam penerapan e-katalog tersebut, BMKG bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa di tubuh BMKG.

“Untuk mendapatkan peralatan BMKG yang handal tentu saja bukan proses yang mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti perkembangan teknologi, kompatibilitas alat, kegunaan dan tentu saja mutu peralatan tersebut,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, melalui keterangan persnya, Jumat, 18 Februari 2022.

Dwikorita menegaskan faktor-faktor tersebut dikaji dan ditelaah secara mendalam untuk memaksimalkan anggaran. Dia mengatakan BMKG mengedepankan value for money dalam pengadaan aloptama peralatan-peralatan BMKG.

Baca juga: BMKG: Cilegon Potensi Gempa Magnitudo 8,7 dan Tsunami 8 Meter

Perubahan Budaya, Pola Pikir dan Integritas

Menurut Dwikorita, guna mendapatkan aloptama BMKG yang berkualitas tidak hanya memerlukan kompetensi teknis, namun juga perubahan budaya, pola pikir dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan proses pengadaan yang clean, clear and qualified. BMKG telah menerapkan e-katalog sejak tahun 2019 dalam pengadaan penakar hujan observasi.

“Penggunaan sistem e-katalog untuk mencegah kehadiran vendor dadakan yang ikut proses lelang atau tender pengadaan aloptama. BMKG tidak ingin pengadaan aloptama dilakukan oleh vendor yang tidak profesional, sehingga berdampak pada sistem peringatan dini,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dwikorita, e-katalog menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa yang dipesan dan harga yang ditawarkan juga seragam, menghemat biaya dan waktu karena seluruh proses pengadaan dijalankan secara online, dan juga meminimalisir praktik kecurangan, penyelewengan, dan korupsi karena seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun dan bersifat transparan.

“Langkah ini bagian dari komitmen BMKG untuk menjaga republik, membangun sistem peringatan dini yang mumpuni, handal, cepat, tepat, dan akurat. Mengingat kondisi kekinian yang sangat unpredictable dan begitu dinamis,” ujarnya.

“Ini juga menjadi bagian dari komitmen BMKG dalam mendukung terciptanya ekosistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel,” lanjut Dwikorita.