Epidemiolog Kritik Pernyataan Penyebaran Kasus Omicron di Sumbar

VIVA – Ahli epidemiologi Defriman Djafri kembali menyoroti perkembangan kasus COVID-19 di Sumatera Barat, terutama menyusul pernyataan yang menyebutkan bahwa tren kenaikan atau penambahan kasus-kasus baru akhir-akhir ini hampir 100 persen didominasi oleh varian Omicron.

Penambahan kasus-kasus baru saat ini, kata Defriman, tidak bisa digeneralisasi sebagai varian omicron. Sebab untuk memastikannya, harus melewati tahapan uji whole genom sequencing (WGS), dan itu membutuhkan waktu dan biaya yang mahal.

“Kasus yang ditemukan itu probable (dugaan), random. Tidak bisa dikatakan murni 100 persen adalah varian omicron. Untuk menguji itu, harus melalui WGS. Tidak bisa, misalnya, dari 100 sample terperiksa, lima di antaranya positif Omicron, lalu disebutkan 100 persen Omicron,” kata Defriman, Sabtu, 12 Februari 2022.

Defriman menilai, dengan adanya penyataan bahwa hampir 100 persen kasus baru di Sumatera Barat adalah Omicron, tentu saja akan berdampak kepada lahirnya kebijakan-kebijakan baru.

Pemerintah Kota Padang, misalnya, menerbitkan surat edaran tentang kewajiban vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dengan disertai narasi tentang kasus COVID-19 varian Omicron pada siswa SD di Kota Padang.

“Satu hal yang membuat saya tergelitik adalah, pada surat edaran itu, tulisan yang hitam tebal, narasinya [dikatakan bahwa] ditemukan kasus Omicron, seolah-olah, diasumsikan klaster Omicron di sekolah itu. Artinya, sekolah menjadi sumber penularan. Kan itu belum terbukti. Yang ada kan jumlah kasus,” ujar Defriman.

Defriman mengingatkan Pemerintah Sumatera Barat untuk tidak terburu-buru menyampaikan informasi tentang penyebaran arian Omicron. Butuh uji sampel dan data yang lebih akurat untuk memastikan apakah varian omicron sudah benar-benar mendominasi kasus baru atau tidak.

Defriman menegaskan, di samping ikhtiar lain, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 merupakan cara yang ampuh untuk mengatasi pagebluk virus corona. Jangan malah sibuk dan fokus dengan program vaksinasi tapi abai terhadap protokol kesejatan.

Khusus anak-anak yang terkategori kelompok rentan terinfeksi, kata Defriman, ia mengimbau Pemerintah untuk bisa memantau dan mengawasi secara ketat proses belajar dan mengajar di sekolah. Aparatur pemerintah harus bisa memastikan pihak sekolah benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang baik.

“Vaksin baik--harus, malahan. Tapi jangan lupakan prokes. Jangan sibuk vaksin saja tapi abai prokes. Awasi dengan ketat sistem penerapan prokes di seluruh sekolah. Pastikan prokesnya jalan dengan baik,” kata Defriman.